98 Persen Surat Suara Sudah Di Kabupaten/Kota

 Sebelumnya 
Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, per­bedaan antara rapat umum dan pertemuan terbatas. Rapat umum digelar tanpa un­dangan spesifik, sehingga siapapun boleh hadir dalam acara tersebut.

Sedangkan metode pertemuan terbatas, jumlah peserta dibatasi dengan undangan dari pihak tertentu saja.

Hasyim mengingatkan seluruh masyarakat agar berhati-hati bila melihat peristiwa atau pertemuan yang dilakukan oleh parpol maupun capres dan cawapres. “Jadi, harus dipastikan ini yang bersangkutan masuk kategori metode yang apa,” katanya.

Baca juga : Dapil Kalimantan Selatan I: Medan Tempur Garuda Vs Banteng

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi meminta agar komando dari KPU Pusat ke KPU di daerah terkait distribusi logistik pemilu harus jelas. Tujuannya, untuk memini­malisir permasalahan logistik pemilu.

“Juga, pelibatan saksi dapat dimaksi­malkan,” saran Arya dalam keterangan­nya, Selasa (23/1/2024).

Arya menjelaskan, KPU merupakan lembaga struktur organisasi komando, sehingga KPU di daerah akan mengikuti arahan dari KPU Pusat. Persoalan dalam komando harus minimal, karena semua di dalam kontrol pusat.

Baca juga : Ketum Kaesang: Prabowo-Gibran Target Raih 75 Persen Suara Di Lampung

“Apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukan, itu semua sudah menggunakan prosedur yang ditetapkan KPU Pusat,” jelasnya.

Menurut Arya, penting untuk mencip­takan mekanisme supervisi di daerah. Sebab, ujung tombak penyelenggaraan pemilu adalah ribuan orang yang bekerja di TPS. Kata dia, mereka yang berhada­pan dengan pemilih, itu yang kemudian menjadi kunci.

“Dalam proses pemilu kemungkinan bisa terjadi hal-hal di luar kontrol, seperti bencana atau permasalahan alat transpor­tasi dan sebagainya. Itu bisa mengganggu proses distribusi logistik atau permasala­han lainnya,” ujarnya.

Baca juga : Pj Gubernur Sumsel Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir Di 7 Kabupaten/Kota

Arya berkeyakinan, proses distribusi logistik Pemilu 2024 bisa berjalan lu­rus. Asalkan, vendor yang dipilih untuk mendukung berjalannya pemilu, seperti distribusi logistik, tidak berdasar atas relasi kuasa atau koneksi tender.

“Kecuali jika ada semacam koneksi tender yang mengganggu proses penye­lenggaraan pemilu yang profesional,” ujarnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu 24/1/2024 dengan judul Klaim KPU 3 Pekan Jelang Pencoblosan, 98 Persen Surat Suara Sudah Di Kabupaten/Kota      

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.