Budi Arie Bicara Legitimasi Kemenangan 02

RM.id  Rakyat Merdeka - Kesaksian 4 menteri dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat apresiasi dari koleganya di kabinet, Menkominfo Budi Arie Setiadi. Menurut Budi Arie, kesaksian 4 menteri soal bansos sudah cukup gamblang. Dengan penjelasan itu, Menkominfo anggap Pilpres 2024 berlangsung Jurdil alias jujur dan adil.

Menurut Budi Arie, penjelasan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Jumat (5/4/2024), telah membantah kabar miring soal Pilpres 2024 seperti yang dituduhkan pihak lawan.

"Bagi Projo, kehadiran keempat menteri Jokowi tersebut menunjukkan Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil," tegas politisi kelahiran Jakarta 54 tahun silam ini.

Projo mengapresiasi para menteri, bukan hanya hadir di persidangan, tetapi memberikan keterangan sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan begitu, bisa menambah pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan yang adil dalam sengketa Pilpres 2024.

Dia juga memastikan, kehadiran 4 koleganya itu tidak akan memengaruhi legitimasi kemenangan Capres-Cawapres no.2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, para pemimpin dunia sudah mengakui kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Diketahui, 4 menteri telah menjalani sidang PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, ke-4 menteri menjelaskan soal penyaluran bansos yang dicurigai kubu 01 dan 03 sebagai bagian untuk memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran.

Muhadjir yang mendapat giliran pertama di sidang  bicara alasan Pemerintah jor-joran membagikan bansos. Kata Muhadjir, fenomena El Nino menjadi alasan Pemerintah getol membagikan bansos.

Pemerintah, ditegaskan Muhadjir, tidak mau mengambil risiko dalam menghadapi krisis. "Dalam setiap suasana krisis, kita ambil risiko yang paling kecil," terang Muhadjir.

Muhadjir lantas mencontohkan saat pandemi Covid-19. Setelah mendengarkan paparan para ahli, tambahnya, Pemerintah pun mengambil kebijakan yang risikonya paling kecil. Begitu juga saat memberikan bansos El Nino.

Baca juga : Dijagokan Hotman Jadi Jaksa Agung, Yusril Terhalang Putusan MK

"Misalnya di dalam memberikan bantuan pangan (bansos El Nino beras) melalui Bapanas (Badan Pangan Nasional) misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta, ke keluarga penerimaan manfaat," sambungnya.

Setelahnya, giliran Airlangga memaparkan secara jelas dan rinci berbagai hal mengenai program bansos yang digugat kubu Capres 01 dan Capres 03. Kata Airlangga, program bansos yang dibuat Pemerintah adalah dalam rangka melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan.

Proses perencanaan dan penyalurannya pun sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan. "Perlinsos (perlindungan sosial) pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," terang Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan soal kenaikan anggaran bansos. Kata dia, anggaran bansos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian. Sejak 2020, besaran bansos berada di atas Rp 440 triliun. Salah satunya karena kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Setelah itu, Airlangga menjelaskan soal dampak El Nino. Kata dia, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, yang di beberapa tempat, produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan.

Sementara, Sri Mulyani menegaskan, bansos dan perlinsos telah dianggarkan APBN di masing-masing kementerian atau lembaga. Bahkan, juga dianggarkan di Bendahara Umum Negara (BUN) seperti subsidi maupun (bantuan langsung tunai) BLT desa.

"Jadi, bansos itu posnya beda, sama sekali dan tidak dibiayai oleh automatic adjustment (pencadangan belanja kementerian yang diblokir)," terang Sri Mul.

Dia menyatakan, automatic adjustment tidak pernah dilakukan untuk membiayai bansos. "Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak," tekan Bendahara Negara tersebut.

Sedangkan, Risma menjelaskan proses pengadaan bansos. Risma bilang, bansos BLT dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah melalui persetujuan DPR.

Baca juga : Mudik Horor Terjadi Di Merak

“BLT El Nino 2023 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menjelaskan, anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pagu sebesar Rp 7,5 triliun. "Pembagian anggaran ini harus selesai pada Desember, karena ini anggaran tahun 2023, sehingga harus habis di akhir 2023,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan, anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024. Sehingga, terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp 79 triliun dari Rp 87 triliun pada anggaran 2023. “Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” tuturnya.

Komandan Tim Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, Hinca Panjaitan menilai, empat menteri telah memberikan keterangan tentang bansos sebagai bagian dari kebijakan Perlinsos. Kebijakan itu bahkan sudah berlangsung dan terus berlangsung, yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR.

Kata Hinca, program ini tidak ada korelasi maupun sebab akibat pada Pilpres. Apalagi sampai memengaruhi pemilih. "Menangnya paslon 02 karena memang disukai dan dipilih rakyat. Tak lebih tak kurang. Paslon 02 sama sekali tidak pernah menggunakan dana bansos sebagaimana dituduhkan paslon 01 dan 03," tegasnya.

Menurut Hinca, tim paslon 01 dan 03 tidak bisa membuktikan dalil tuduhannya selama persidangan. Semuanya narasi yang disajikan dalam kalimat kualitas tanpa data dan fakta.

"Sehingga menjadi sangat tidak relevan menanggapi tuduhan itu. Apalagi setelah secara terang benderang disajikan fakta dan data oleh empat menteri sekaligus. Bukan satu atau dua menteri, tapi empat menteri," tuturnya.

Hinca berpesan, lebih baik kubu 01 dan 03 menunggu hasil permusyawaratan majelis hakim MK, dan putusannya, Senin (22/4/2024). "Setelah itu, kita terima putusan itu. Kita salaman, saling mengucapkan selamat. Kita kelola negara ini lima tahun ke depan secara bersama sama. 2029 kompetisi lagi," pesannya.

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir menilai, keterangan empat menteri tidak sesuai dengan realita di masyarakat.

Baca juga : Idham Holik: Kami Punya Kebebasan Dalam Menilai Pemohon

Ari menyebut, pihaknya tak mempersoalkan perlinsos. Namun, lebih kepada penggunaan anggaran negara yang berasal dari pajak, tapi digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu.

Terdapat beberapa indikasi penggunaan dana publik untuk mendukung salah satu kandidat. Salah satunya, adanya 30 kali kunjungan Presiden, selama periode 22 Oktober 2023 hingga 1 Februari 2024. Sebanyak 50 persen kunjungan presiden terpusatkan di ke Jawa Tengah.

"Ini memunculkan pertanyaan mengapa daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Aceh, tidak mendapat kunjungan serupa," cecar Ari.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak mengikuti jalannya proses persidangan. Sebab ia telah menyerahkan masalah materi perkara kepada kuasa hukum.

Mahfud mengatakan, dirinya tidak mengetahui apa yang disampaikan para menteri saat hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres.

"Saya endak ngikutin, karena saya sudah nyerahkan masalah materi perkara dan seluruhnya itu kepada kuasa hukum. Sehingga saya tidak ngikuti apa yang disampaikan oleh para menteri itu," ujar Mahfud.

Meski begitu, Mahfud yakin para menteri menyampaikan ukuran-ukuran yang dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Terkait materi yang disampaikan oleh empat menteri, Mahfud mengaku tidak mengetahui.

"Pastilah kalau para menteri kan nyampaikan kebijakan dan ukuran-ukuran yang dipakai untuk sebuah kebijakan. Saya kira itu yang disampaikan. Tapi apa materinya saya endak ngikuti. Jadi ndak tahu saya apa yang disampaikan oleh para menteri," akunya.

Sementara itu, saat ditanya terkait peluang gugatan akan dikabulkan, Mahfud menegaskan pihaknya bakal menunggu keputusan dari MK.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.