Lewat Patroli Cyber, Bawaslu Waspada Gerak-gerik Cakada

RM.id  Rakyat Merdeka - Lewat patroli cyber, Bawaslu akan mewaspadai gerak-gerik calon kepala daerah di media sosial. Pasalnya, pasangan calon akan sangat masif berkampanye lewat online. Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Fritz Edward Siregar menjelaskan, tahapan Pilkada 2020 di sejumlah kabupaten/kota akan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasangan calon akan sangat masif berkampanye lewat online. 

Hal itu disebabkan kampanye tatap muka sangat dibatasi penyelenggara pilkada menyusul masih mewabahnya Covid-19. “Sosialisasi calon via online akan lebih banyak digunakan, seperti pemasangan iklan, rapat daring, branding di media sosial. Kita juga berikan waktu lebih panjang untuk sosialisasi, karena kampanye tatap muka akan dibatasi,” kata Fritz, kemarin. 

Baca juga : Kampanye Mudik Online, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gandeng TikTok

Fritz meminta Bawaslu daerah pintar-pintar mengatur jadwal kampanye via online. Selain itu, lanjut Fritz, pengawasan kampanye di medsos harus lebih ditingkatkan, sebab dikhawatirkan akan banyak pelanggaran. “Patroli Cyber sangat diperlukan, untuk melakukan fungsi pengawasan di media sosial maupun media online,” ujarnya. 

Secara umum, lanjutnya, tidak ada perubahan regulasi secara signifikan dalam pelaksanaan pilkada ini. Tahapan masih akan dilakukan seperti biasa, hanya saja teknis pelaksanaannya memperhatikan protokol kesehatan. 

Baca juga : Kapal Patroli Kemenhub Berhasil Atasi Kebakaran KM Tanto Ceria di Surabaya

Sementara, balon Bupati Kuansing dari Partai Hanura, Suhardiman Ambi khawatir dengan kampanye virtual di Pilkada 2020. Menurutnya, metode kampaye virtual melalui medsos tidak akan optimal jika diterapkan untuk menyasar segmen pemilih berusia lanjut. 

“Bukan hanya faktor lokasi, segmen usia akan menjadi faktor mempengaruhi efektif atau tidaknya kampanye dengan gaya virtual. Orang tua tentu tidak akan akrab dengan kampanye seperti itu,” ungkapnya. 

Baca juga : Prabowo Senyum-senyum Saat Dengar Ponakannya Mau Maju

Disebutkan, dengan dilarangnya kampanye akbar, peserta pilkada mau tidak mau harus memilih opsi itu sebagai cara sosialisasi. Asal tahu saja, sosialisasi Pilkada 2020 juga membolehkan peserta melakukan sosialisasi tatap muka. Hanya saja opsi sosialisasi ini membatasi kehadiran orang dengan jumlah di bawah 20 orang. Keterbatasan jumlah orang itu dengan sendirinya membuat kampanye virtual menjadi pilihan untuk meningkatkan jangkauan sosialisasi. Tapi, berbeda dengan kampanye terbuka yang pasti dilihat orang, kampanye virtual sangat dipengaruhi kemauan pengguna ponsel untuk menonton kampanye. 

“Selain faktor usia, kampanye virtual juga dipengaruhi bagaimana masyarakat mengasosiasikan kampanye itu sendiri. Kalau kampanye dianggap sebagai iklan, bisa jadi masyarakat mengacuhkannya. Tapi, di sisi lain agar kampanye itu dilihat banyak orang tentu kita harus melakukan promosi,” tuturnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.