KPK Buru 7 DPO, Harun Masiku Dan Samin Tan Masuk Target

 Sebelumnya 
Tapi sulit mengubah mindset masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan cuma penindakan saja. Dalam hal ini, bagaimana Bapak membuat pencegahan dan edukasi jadi sama menariknya dengan penindakan?

Kami berharap, Rakyat Merdeka mewakili komunitas pers, dapat membantu KPK untuk memberikan pemahaman bahwa banyak batasan dan kelemahan, apabila Indonesia hanya mengandalkan strategi penindakan.

Upaya penindakan tentu terbatas dengan asas legalitas yang memiliki keterbatasan masa hukuman. Ada hak terpidana mendapatkan remisi. Bahkan, biaya yang besar untuk dapat memberikan keyakinan terhadap hakim dalam memutus perkara, terkadang bisa menjadi tidak optimal. Karena pemulihan aset negara seringkali tidak maksimal.

Sebaliknya, perbaikan dari sisi pencegahan yang membuat sistem pemerintahan lebih terbuka dan akuntabel. Ditambah lagi, dengan penguatan sikap dan perilaku antikorupsi publik akan membuat sistem check and balance berjalan optimal.

KPK percaya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekalipun kadangkala, korupsi sudah terlanjur terjadi dan sudah ada kerugian keuangan negara maupun kerugian ekonomi. Maka di situlah peran KPK dan aparat penegak hukum lain untuk 'mengobati'.

KPK sudah sering melakukan pencegahan korupsi di kementerian atau lembaga. Tapi ternyata, masih ada saja yang korupsi. Itu kira-kira masalahnya di mana ya...

Mengubah sistem dan tata kelola, apalagi mengubah sikap dan perilaku penyelenggara negara bukan hal mudah. Karena membutuhkan komitmen kuat mulai dari pucuk pimpinan hingga pegawai pelaksana, waktu yang lebih panjang  Dan terkadang usaha dan biaya yang relatif lebih besar, dibandingkan upaya represif.

Baca juga : Temui Firli Bahuri Cs, BGS Bahas Program Vaksinasi Gotong Royong

Namun, dampak dari upaya pencegahan  - apalagi pendidikan -memiliki daya dorong lebih panjang dan lebih potensial, dalam menyelamatkan potensi terjadinya kerugian negara, dengan nilai yang cukup signifikan.

Contohnya seperti kasus korupsi Bansos Covid-19 ya, pak. KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi. Salah satunya, melakukan koordinasi dengan Mensos saat itu, Juliari Batubara. Tapi akhirnya dikorupsi juga kan?

Di masa pandemi Covid-19, Satgas di bidang pencegahan dikonsentrasikan untuk mengkaji potensi korupsi baru terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki anggaran signifikan.

KPK sudah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) terkait anggaran Covid-19, Surat Pimpinan terkait penggunaan data untuk penerima bantuan sosial, dan pengelolaan bantuan hibah dari masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi.

Tapi seperti diketahui bersama, beberapa edaran, imbauan dan rekomendasi hasil kajian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dan ternyata memang terdapat indikasi korupsi dalam pelaksanaannya. Sehingga, KPK perlu mengambil langkah penindakan.

Mencegah terulangnya kasus korupsi Bansos, apa yang kini dilakukan KPK?

KPK terus melakukan monitoring atas upaya perbaikan yang dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan rekomendasi KPK sebelumnya.

Baca juga : Keluarga Minta Harun Masiku Serahkan Diri Ke KPK

Demikian juga terkait program vaksinasi Covid-19, KPK telah dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Sejak awal KPK telah dilibatkan dan memberikan masukan untuk memaksimalkan efektivitas dan ketepatan sasaran program. Serta meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan, yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pimpinan KPK tahun 2021 yang masih menetapkan fokus terhadap program PEN dengan total anggaran Rp 372 triliun, termasuk di dalamnya untuk distribusi vaksin.

Selain itu?

Saat ini tim KPK juga terus melakukan mitigasi dalam rangka pemetaan titik-titik rawan melalui kegiatan kajian sistem.

Bagaimana detil potensi korupsi terkait dengan program PEN 2021, belum dapat kami sampaikan karena masih berproses.

Namun, segera setelah ada kajian dan rekomendasi perbaikannya, KPK akan menyampaikan kepada kementerian terkait maupun kepada publik agar mendapatkan atensi dan pengawasan dari masyarakat secara luas.

Baca juga : Hari Ini Jasa Marga Dan HK Sesuaikan Tarif Tol

Sejauh ini, apa yang menjadi kendala KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air, yang bapak sebut sudah mengakar?

KPK membacanya sebagai tantangan. Yang paling utama bagi kami adalah bagaimana menjaga amanah dan kepercayaan publik kepada KPK melalui kinerja nyata.

Dengan dukungan dan kepercayaan tersebut, KPK mengajak seluruh unsur masyarakat. Baik ASN, Penegak Hukum, korporasi, LSM maupun publik secara umum untuk memiliki visi yang sama: memberantas korupsi. Tentu saja, sesuai dengan peran, kapasitas dan kewenangannya masing-masing. 

Karena KPK percaya semua pihak berhak dan wajib untuk turut serta dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam berbagai bentuk. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.