Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Di ruang rapat DPRD salah satu kota di pinggiran Jakarta, Rabu siang lalu ada satu perbincangan menarik tentang Pileg 2019. Sambil minum kopi, lima orang anggota dewan yang berbeda partai mengeluhkan soal makin mahalnya biaya politik.
Untuk bisa meraih kursi DPRD tingkat kabupaten atau kota di Jawa Barat butuh biaya politik paling tidak Rp 2,5 miliar. Salah satu anggota dewan itu mengaku habis Rp 1,5 miliar untuk biaya sosialisasi selama 8 bulan pada Pileg yang lalu. Sedang yang lainnya menyebutkan angka antara Rp 1 miliar hingga Rp 1,7 miliar.
Kalau honor rata-rata anggota DPRD tingkat kabupaten/kota itu masih di bawah Rp 25 juta per bulan, tentu tidak seimbang dengan besarnya biaya yang mesti dikeluarkan untuk jadi anggota dewan.
Baca juga : Masih Bingung Pilih Siapa
Itu kalau dihitung dari sisi untung rugi. Tapi jadi anggota DPRD kan bukan pekerjaan biasa. Ini amanah. Puluhan ribu rakyat yang memilih menitipkan aspirasinya pada si anggota dewan, yang jadi wakil mereka. Jadi tak boleh ada hitung-hitungan untung rugi.
Kalau ada prinsip bahwa biaya yang sudah dikeluarkan, harus kembali, maka itu bisa memicu anggota dewan untuk “memotong” APBD, atau membuat anggaran fiktif.
Melihat kenyataan seperti ini, selain mesti dicarikan terobosan baru supaya biaya politik itu murah, para caleg yang diajukan parpol haruslah orang-orang baik, dengan rekam jejak yang juga baik.
Baca juga : Kampanye Untuk Rakyat
Ornang-orang baik, yang punya kepedulian tinggi terhadap kota atau kabupaten tempat di mana dia tinggal, pasti akan dicintai rakyat. Apabila orang-orang baik itu, kemudian diajukan parpol menjadi caleg, tentu rakyat akan memilihnya.
Ini artinya, orang-orang baik dengan rekam jejak baik tak perlu harus mengeluarkan uang banyak untuk bisa jadi anggota DPRD. Kalau banyak orang baik mengisi kursi DPRD, Pemda nya pun otomatis ikut menjadi baik.
DPRD yang baik pasti tidak akan bisa diajak main mata oleh bupati, walikota atau kepala dinas. Kalau sebagian besar DPRD diisi orang-orang baik, kelak akan sedikit anggota dewan terkena OTT KPK.
Baca juga : Hentikan Caci Maki
Hal positif ini akan terjadi pula di kalangan kepala daerah. Kalau pengawasan terhadap APBD nya ketat oleh DPRD, dipastikan kelak akan sedikit sekali bupati atau walikota yang terkena OTT KPK.
Jadi perbaikan kualitas DPRD harus dimulai dari rekrutmen caleg oleh parpol. Dan, kalau DPRD sudah baik, kemudian Pemda nya juga ikut baik, dipastikan rakyat akan sejahtera
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
