Dark/Light Mode
Sebelumnya
Secara tidak langsung, kegagalan ini sebenarnya sudah “dirancang”. Oleh siapa? Oleh parpol-parpol sendiri. Karena, mereka meloloskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur Presidential Threshold 20 persen.
UU ini mensyaratkan parpol yang mengajukan capres harus memiliki 20 persen suara di DPR. Akibatnya, capres alternatif terhambat. Calon potensial tereliminasi. Bahkan, kalau mampu mengatur permainan, yang bertanding hanya “kawan sendiri yang dipecah” menjadi beberapa pasang.
Baca juga : Rakyat Tetap Nomor Satu
Dari sisi kaderisasi, termasuk membesarkan nama kader, PDI-P menjadi yang terbaik. Di Pilpres 2024, PDI-P bahkan bahkan bisa mengusung dua kader, Puan dan Ganjar.
Kegagalan parpol melakukan kaderisasi pemimpin menjadi persoalan serius. Eksistensi dan harga diri parpol dipertaruhkan.
Baca juga : Bahaya "Budaya Kawan Dan Lawan"
Di pemilu legislatif, gagalnya kaderisasi, juga sangat mengkhawatirkan. Ada yang melakukan doping dengan menggaet artis popular. Ada pula yang mengusung mantan napi koruptor. Jumlahnya banyak. Puluhan.
Fenomena ini semakin memperlihatkan kegagalan parpol melahirkan calon pemimpin bangsa. Kegagalan ini menjadi taruhan besar serta “keanehan” bagi bangsa berpenduduk 276 juta jiwa ini.
Baca juga : Sampai Kapan Harus Impor?
Kalau terus berlangsung, bangsa ini bisa dicengkeram segelintir orang. Mereka bisa mengatur dan menentukan arah perjalanan bangsa, di bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Kalau ngaturnya benar, bagus. Kalau tidak, bisa gawat darurat. Bahaya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
