Dark/Light Mode
Sebelumnya
Sandiaga Uno misalnya, pada saat berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, mengaku harus membuka brankas (bukan lagi merogoh kocek) hampir satu triliun rupiah! Itu baru dari Sandi seorang.
Dengan demikian, kalau berbicara mahalnya biaya politik, itu bukan hanya terjadi di daerah saat pilkada, tapi juga di tingkat nasional. Menurut KPK, biaya untuk menjadi kepala daerah, ada yang sampai Rp 150 miliar.
Baca juga : Bukan Sekadar Viral
Dampak dari mahalnya biaya politik tersebut menyebabkan kepala daerah “tersandera” kepentingan para pemodal politik. Bahkan, ada ratusan kepala daerah yang ditangkap KPK.
Biaya politik itu antara lain untuk “membeli” suara rakyat. Bahkan, di beberapa daerah, secara terang-terangan ada spanduk bertuliskan “ warga kami masih terbuka menerima Serangan Fajar”.
Baca juga : “Pisau Mengupas Jeruk”
Ketika serangan fajar berhasil, selama beberapa tahun kemudian, rakyat terancam serangan berikutnya: serangan dan bombardier siang malam, kanan-kiri, atas bawah dari berbagai kepentingan para politisi. Akibatknya, jalan rusak tak diperbaiki, fasilitas umum terbengkalai.
Karena itu, selain menonton maneuver dan drama-drama politik, rakyat juga perlu memiliki kemampuan untuk mengecek rekam jejak serta teliti dalam memilah dan memilih. Memilih seorang negarawan terbaik sejati. Bukan sekadar politisi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
