Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Malaysia melarang WNI masuk ke negaranya. India dan Filipina juga dilarang. Pemerintah Malaysia mengatakan, larangan tersebut dikeluarkan setelah melihat lonjakan kasus di tiga negara tersebut.
Dengan demikian, para mahasiswa atau pekerja yang selama ini berlibur di Indonesia, belum bisa balik ke Malaysia. Sejauh ini, pekerja migran Indonesia, terbanyak di Malaysia. Sebelumnya, beberapa negara juga melarang WNI masuk ke negaranya.
Tentu saja ini “kampanye negatif” buat Indonesia. Artinya, ada persepsi atau penilaian bahwa Indonesia belum berjalan di rel yang benar dalam menangani Covid-19.
“Persepsi” itu pula yang tertanam di benak mereka yang akan berkunjung ke Indonesia. Beberapa pemain asing di Liga Indonesia misalnya, ada yang belum berani balik ke Indonesia. Bahkan ada yang rela memutus kontrak dengan klubnya. Mereka khawatir.
Baca juga : Berlomba di Jalur Vaksin
Bagaimana melawan “kampanye negatif” ini? Tentu saja dengan penanganan Covid-19 yang benar, cepat dan tepat. Oleh pusat maupun daerah. Kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan, juga penting. Penegakan hukum, tak kalah pentingnya.
Kemarin, Presiden Jokowi meminta para pelanggar protokol kesehatan di Pilkada harus diberi peringatan dan sanksi keras. Pilkada serentak yang melibatkan banyak orang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru.
Efektifnya perintah Presiden ini akan terlihat di lapangan. Apakah ada peserta pilkada yang akan ditegur atau mendapat sanksi keras? Kalau tidak, ya, begitu-begitu saja.
Kalau tidak ada langkah drastis dan strategis, kalau tidak ada penegakan hokum yang tegas, kalau tidak cermat menyeimbangkan rem dan gas, kita khawatir, ketika negara-negara lain sudah mulai landai, kita justru terus menanjak.
Baca juga : Kotak Kosong, Sampai Kapan?
Rem dan gas, sangat penting. Bagaimana penerapannya di lapangan, itu yang perlu dikonkretkan. Sekarang misalnya, ketika ada pelonggaran, kasus Covid-19 justru beberapa kali mencetak rekor. Sangat mengkhawatirkan.
Apakah ini pertanda bahwa tuas rem sudah harus ditarik? Kapan, dimana, apa serta bagaimana kebijakannya? Di sinilah perlunya kerjasama antara pemerintah dan pusat. Perlu data dan riset yang tepat. Kalau memang perlu, tarik remnya. Setelah itu, tancap gas lagi.
Tancap gas juga perlu dilakukan untuk pemeriksaan. Saat ini misalnya, seperti disampaikan Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, angka pemeriksaan Covid-19 di Indonesia belum mencapai setengah dari standar World Health Organization (WHO).
Standar WHO, satu negara setiap minggunya harus memeriksa 1 orang per 1.000 penduduk. Dengan demikian, Indonesia harus memeriksa 267.700 orang setiap minggunya. “Saat ini Indonesia baru mencapai 46,85 persen dari standar WHO,” kata Wiku, pekan lalu.
Baca juga : Pemerintah, Konglomerat, dan Rakyat
Gas dan rem perlu keseimbangan. Tapi, jangan hanya fokus ke keduanya. Masih ada satu lagi: kopling. Siapa yang harus menginjak kopling?(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
