Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Ada dua peristiwa hukum yang saat ini menjadi sorotan publik. Pertama yang sangat memalukan yaitu korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan politisi partai berkuasa. Menjadikan ini sekaligus merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan kemanusiaan.
Para pemegang kekuasaan dan aparat hukum harus serius menelusuri dan membongkar aliran dana korupsi bansos. Dibongkar berapa uang yang telah digarong oleh pejabat tinggi berpendidikan tapi tidak terdidik.
Kita ingin keadilan ditegakkan dan harus ada pembelajaran berupa sanksi sosial, moral, dan hukum yang bisa membuat jera pelaku dan memberikan efek jera bagi siapa saja yang berniat untuk melakukan kebusukan yang sama.
Baca juga : Pandemi, Resesi, Korupsi
Jika benar terbukti secara hukum, terjadi penggarongan uang rakyat yang sedang menderita karena pandemi dan resesi. Maka jangan segan-segan mempertontonkan kepada publik hukuman berat untuk para pelaku.
Media massa harus memberikan keberpihakan dengan memberitakan secara luas betapa jahat dan bahayanya praktik korupsi bantuan sosial.
Pemberitaan kasus korupsi bansos tidak boleh teralihkan oleh kasus apapun. Media massa dan sosial media serta publik wajib untuk terus menyoroti perkembangan kasus ini. Jangan sampai ada yang memecah perhatian terhadap masalah maha gawat.
Baca juga : Ironi Korupsi Bansos
Di samping itu sorotan publik dan monitoring evaluasi terus ditingkatkan terhadap kegiatan penyaluran bantuan sosial. Tidak boleh ada lagi pejabat yang tega dan sadis yang memotong anggaran bantuan untuk memperkaya diri dan teman-temannya.
Kedua sorotan terhadap kasus yang melibatkan HRS, aparat hukum, publik dan seluruh media publik mesti memperlakukan dengan adil. Tidak boleh menghinakan atau terlalu mempersalahkan secara hukum. Benar, bahwa beliau menjadi magnet kerumunan massa tapi pilihan berkerumun itu bukan hanya murni karena beliau, tapi karena rasa cinta para pengikut dan pendukungnya. Apa yang dilakukannya bukan murni sebuah perbuatan kriminal, tapi semata karena pelanggaran protokol kesehatan yang secara teologis menyimpan ruang perdebatan. Intinya perhatian kita semua tidak boleh lebih besar kepada kasus ini dibanding kasus korupsi di pemerintahan.
Ayo kawal terus pemerintah untuk selalu berada di jalan yang benar yang benar-benar menyejahterakan rakyatnya.Kita tidak mau pemerintah memainkan operasi kontra intelijen dengan tujuan memecah dan mengalihkan isu.
Pemberantasan korupsi wajib menjadi fokus pekerjaan dan perhatian. Waktu kita tidak banyak, apalagi Presiden Jokowi di periode kedua ini mesti benar-benar meninggalkan suatu legacy yang baik, yang bisa dikenang indah serta ditulis dengan bangga di buku sejarah.
Kita berharap periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi ini dihiasi oleh peristiwa-peristiwa bersejarah, bukan diisi oleh serentetan tragedi kemanusiaan yang mempermalukan serta memalukan. Presiden Jokowi mesti benar-benar memanfaatkan sisa waktu untuk sesuatu yang benar-benar berharga dan terpuji untuk bangsa Indonesia. ***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
