Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Ada istilah baru: PPKM, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Pembatasan ini untuk mengurangi gerak publik di Jawa dan Bali saat pandemi Covid-19.
Sebelumnya, ada istilah lockdown, karantina kesehatan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PSSB transisi, micro lockdown, PPKM plus, rem darurat dan sebagainya. Banyak sekali.
Kita hargai apa pun upaya melawan Covid-19. Termasuk lahirnya banyak istilah tersebut. Tujuannya tentu baik. Bagi rakyat, sederhana saja: efektivitas. Ada hasilnya.
Baca juga : Antisipasi Penipuan Vaksin!
Terkait istilah-istilah ini, rakyat juga berharap, tidak ada politisasi. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta, berusaha mencari istilah atau singkatan sendiri supaya tampak beda dengan pemerintah pusat. Atau sebaliknya, pemerintah pusat malu atau gengsi kalau ada nuansa DKI Jakarta-nya.
Jujur saja, “persaingan” ini bisa dirasakan masyarakat. Akibatnya, perang di media sosial misalnya, tak ada habis-habisnya. Kian memperkeruh suasana. Tambah ruwet. Penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat jadi taruhannya.
Rakyat sangat mengharapkan ada sinkronisasi yang lebih kuat. Pusat-daerah-masyarakat, seiring-sejalan melawan Covid-19 sehingga pandemi bisa dikendalikan dan ekonomi tidak terlampau jauh terpuruk.
Baca juga : Drone Asing, Perlu Diseriusi
Apakah nuansa politik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia hanya dirasakan di dalam negeri? Tidak. Nuansa ini juga dirasakan peneliti asing.
Liam Gammon dari The Australian National University (ANU) misalnya. Dia menilai bahwa masalah penanganan Covid-19 di Indonesia karena respons pemerintah yang lebih fokus kepada politik daripada kesehatan masyarakat.
Artikel yang dimuat dalam East Asia Forum, 3 Januari 2021 lalu juga menyinggung ambisi Anies Baswedan terkait 2024 serta pemerintah pusat yang terlampau membingkai pandemi sebagai persoalan politik dan keamanan. Dia menyebut, naluri utama pemerintah adalah meminimalisir kerusakan politik.
Kita berharap, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Bali yang berlaku mulai besok, bisa efektif menekan pandemi sehingga ekonomi bisa kembali pulih.
Pembatasan tersebut bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga buat siapa pun, termasuk yang punya ambisi dan kepentingan politik. Batasi. Kendalikan.
Di tengah kondisi saat ini, kesehatan masyarakatlah yang utama, perbaikan ekonomilah yang penting. Politik perlu mengabdi setulus-tulusnya kepada keduanya. Bukan sebaliknya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
