IT dan Pemberantasan Suap-Menyuap

BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Dari sekian banyak kasus Operasi Tangan Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk yang baru saja terjadi di Bengkalis semuanya terkait kejahatan suap-menyuap. Ada apa dengan mental para pemimpin daerah kita? Sebegitu mengurat-mengakarkah penyakit mental suap-menyuap sehingga dianggapnya sebagai kelumrahan yang maunya ditoleransi?

Tidak mudah membangun tradisi good corporate governance di sistem dan mental birokrasi juga politisi kita. Sepertinya sudah begitu mendalam, mendarah daging, sehingga perlu cara yang ekstrim untuk memisahkan dan membersihkannya. Perlu kesungguhan semua komponen bangsa ini untuk menyetopnya. Secara serentak.

Baca juga : Singapura Keluhkan Pemberitaan Cacar Monyet di Media Indonesia

Sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang sudah diambil dan saat ini sudah menjadi tauladan yang baik tentang bagaimana meminimalisir suap menyuap. Selain keteladan pemimpin yang kokoh, juga mutlak diteruskan mengurangi peran person dalam menyelesaikan layanan kepada publik. Lalu mulai menyerahkan semua urusan kepada sistem/prosedur-prosedur yang jelas, transparan, dan berbasis digital.

Sudah dibuktikan sejarah, sistem manual/serba tunai telah menyuburkan kejahatan kemanusiaan korupsi dan suap menyuap. Sepanjang masih manual, hukum yang berlaku selesai tidak dan cepat tidaknya layanan tergantung kepada seberapa besar uang pelicinnya. Di samping itu, sistem manual mempersering pertemuan yang jadi celah negosiasi.

Baca juga : PSSI dan FA Komitmen Kembangkan Sepak Bola Indonesia

Harus ada kekuatan besar agar basis sistem negeri ini menggunukan sistem aplikasi yang digital. Sudah banyak pakar dan praktisi IT kita, tinggal memaksimalkannya. Inovasi dalam digitilalisasi sistem serahkan kepada mereka. Dari pemimpin birokrasi cukup memberi panduan prinsip-prinsip aturan dan target-target pencapaian yang jelas dan terukur.

Bersyukur sekerang perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah sudah mulai beralih ke e-budgeting. Ini memperkecil ruang hangky-pengky antara birokrasi dan parlemen. Semua transparan dan terbuka. Indikator-indikator belanja pembangunan diketahui hingga harga satuannya.

Baca juga : Tak Terbendung, Perolehan Suara Jokowi-Maruf

Sekarang saatnya mendorong agar semua instansi birokrasi di pusat dan daerah dengan cepat mewujudkan hal tersebut. Perlu dukungan semua pihak, karena kelompok yang terganggu dengan digitalisasi ini banyak. Kelompok mapan penikmat sistem koruptip ini terlalu besar, oleh karenanya perlu kekuatan semua komponen bangsa ini menekannya. Tidak ada pilihan lain.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.