IPW Minta Polri, Kejagung dan KPK Awasi Kongres Luar Biasa PSSI

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mensinyalir isu money politics atau politik uang semakin marak menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 2 November nanti.

"Bagaimana pun, isu ini harus diantisipasi, dicermati dan diawasi oleh institusi yang menangani kasus-kasus korupsi, seperti Polri, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkap Neta S Pane kepada RMco.id di Jakarta, Selasa (29/10).

Bahkan, menurut Neta, demi berkembanya prestasi sepak bola nasional, maka Polri, Kejaksaan Agung dan KPK bisa bekerja sama untuk mengantisipasi serta mendeteksi dini kemungkinan suap-menyuap dalm KLB PSSI.

Baca juga : HKI: Pembangunan Kawasan Industri Dongkrak Ekonomi Nasional

"Bahkan menciduk semua yang terlibat. Isu suap-menyuap di balik KLB PSSI ini perlu dicermati karena cukup banyak penyelenggara negara yang terlibat, baik sebagai calon ketua umum maupun yg lainnya, sehingga setidaknya dua institusi seperti Polri dan KPK sudah waktunya turun tangan," tegasnya.

Polri, misalnya, yang memperpanjang masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Sepak Bola, menurut Neta perlu bekerja keras memantau, mencermati dan menciduk jika ada kasus suap-menyuap di balik KLB PSSI.

"Kemampuan Satgas Antimafia Sepak Bola Polri sudah tidak diragukan lagi, karena sudah berhasil membongkar sejumlah kasus mafia sepak bola nasional.

Baca juga : Arsenal Vs Vitoria SC, Jangan Kasih Kendor, Lacazette!

Begitu juga KPK, dengan kemampuannya melakukan penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat negara selama ini, kiranya perlu mencermati potensi suap dalam KLB PSSI dan segera menciduk atau melakukan OTT terhadap pihak-pihak yang terlibat, yang merusak sepak bola nasional," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Suhendra Hadikuntono, yang merupakan inisiator pemberantasan match fixing atau skandal pengaturan skor berpendapat, KLB yang bersih dari suap merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan marwah PSSI, sehingga prestasi sepak bola nasional tak akan jeblok lagi.

"Kalau salah pilih gara-gara suap, selain akan menyesal empat tahun ke depan, prestasi sepak bola juga akan tetap jeblok," ujarnya. KLB PSSI akan digelar pada Sabtu (2/11/) di Hotel Sangrila, Jakarta, dengan agenda tunggal memilih Executive Committee (Exco) atau Komite Eksekutif PSSI Periode 2019-2023, terdiri atas Ketua Umum, dua Wakil Ketua Umum, dan 12 anggota Exco. Kongres-kongres PSSI sebelumnya pun selalu diwarnai money politics atau politik uang.

Baca juga : Delegasi FIFA dan AFC Akan Hadiri Kongres Luar Biasa PSSI

Isu suap kepada para voters atau pemilik hak suara PSSI ini sulit dibuktikan wujudnya. Sebab itu, IPW mendesak Polri, Kejagung dan KPK turun tangan menjelang KLB ini.

Sejauh ini sejumlah kandidat calon ketum, waketum dan exco PSSI yang secara terbuka menyatakan antisuap dalam KLB PSSI, antara lain Fary Djemy Francis, Benny Erwin, Esti Puji Lestari, David Suksmono, Nasir Salassa dan Yesayas Octovianus, sementara kandidat lain belum jelas. [WUR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.