RM.id Rakyat Merdeka - Bambang Brodjonegoro bisa dibilang “arsitek” pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia yang paling tahu seluk beluknya. Dari A-Z.
Kepada tim Rakyat Merdeka, secara eksklusif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, bercerita panjang lebar soal ibukota baru. Juga mengungkap hal-hal lain yang belum dibeberkan ke publik. Misalnya, Istana Negara di ibukota baru nanti akan dibangun di Penajam Paser Utara. Sedangkan di Kutai Kartanegara akan dibangun pangkalan militer.
Bambang menyebut, pemindahan dan pembangunan ibu kota dilakukan secara bertahap. tahap pertama, pemerintah membangun Istana Negara, kantor DPR/MPR/DPD, kantor kementerian, dan apartemen dinas di lahan seluas 6000 hektare di Penajam Paser Utara.
“Eksekutif, legislatif duluan. Yudikatif bisa nyusul,” imbuhnya.
Kantor-kantor tersebut akan dibangun dengan konsep vertikal. Tingginya, tidak melebihi tinggi pohon di sana . “Kalau di Bali, pohon kelapa. kalau Kalimantan, standar tingginya beda,” jelas Bambang.
Ibukota baru akan ergantung pada transportasi massal. Pemerintah menyiapkan jalur kereta api. Buat yang suka olahraga, disiapkan jalur sepeda dan pedestrian yang dikelilingi pepohonan. “Kita bisa mulai awalnya dengan trem dulu,” tuturnya.
Pembangunan kantor-kantor pemerintah hanya di wilayah Penajam Paser Utara. Sementara di Kutai Kartanegara yang merupakan ruang terbuka hijau, akan difungsikan sebagai pangkalan militer. Khususnya, angkatan laut dan angkatan udara. Sedangkan pangkalan angkatan Darat, diposisikan dekat Istana Presiden, di Penajam Paser utara.
“Kutai banyak ruang terbuka hijau. Kita punya ibukota separuhnya hutan,” selorohnya. Sembari memas tikan, tidak ada hutan lindung yang dirusak dalam pembangunan ibukota baru. Bahkan, Bukit Soeharto akan dikonservasi.
Bambang menjelaskan, yang dipindahkan hanya pemerintahan. Sementara Jakarta tetap jadi pusat bisnis, ekonomi, jasa, dan perdagangan. Bandara dan pelabuhan terbesar tetap ada di sana. Sementara Bank Indo nesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap di Jakarta.
“Memang dalam undang-undangnya, kantor mereka harus ada di Ibu kota. Mereka bisa saja membuat kantor pusat kecil di sana. Sementara aktivitas besarnya tetap di Jakarta,” ujarnya.
Konsep ibukota baru ini, diinginkan Bambang seperti Washington DC, ibukota Amerika Serikat, ketimbang Canberra, ibukota Australia. “Jadi pemerintahan tidak menjadi kota kecil. Saya bayangkan setelah ber kembang seperti Washington DC,” tuturnya.
Bagaimana dengan pembiayaannya? Menurut Bambang, mayoritas dari swasta. Tetapi, skemanya tetap dikontrol pemerintah. Jadi swasta hanya berpartisipasi sebagai investor. Bukan pengelola atau penguasa. Penguasanya tetap pemerintah.
Baca juga : Bambang Brodjonegoro : Gambaran Biaya Awalnya 466 Triliun
Ada tiga skema pembiayaan. Pertama, kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan. Kedua, investasi langsung. “Mereka beli tanah lalu bangun mal, rumah sakit, hotel, ruko yang bagus, itu swasta murni,” jelasnya.
Sementara, skema ke tiga adalah pengelolaan aset. Baik di Jakarta maupun di ibukota baru.
Menurut Bambang, seluruh aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta hasil perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bernilai Rp 1100 triliun.
Dari jumlah itu, hanya Rp 600 triliun yang bisa dikerjasamakan. “Misalnya gedung Kemenkumham di Kuningan yang akan ditinggalkan. Swasta bisa mengelolanya. Misalnya dengan konsesi 30 tahun. Silakan gedung ini dimanfaatkan. Tapi kasih kami value yang tinggi,” terangnya.
Pemasukan dari konsesi ini masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dananya akan digunakan untuk membangun di Penajam Paser utara dan Kutai Kartanegara, dua wilayah yang akan menyandang status DKI ini. “Kementerian Kumham besar. asetnya besar, bisa langsung bangun di sana,” imbuhnya.
Gedung Bappenas juga akan seperti itu? Bambang tampak ragu. “Bappenas agak berat karena heritage,” jawabnya. “Tapi heritage bukan berarti tidak bisa komersial,” sambung Bambang sambil tersenyum.
Baca juga : Menteri Basuki Imbau Bangunan Bertingkat di Jakarta Dilengkapi Helipad
Bambang juga memastikan, lokasi baru ibukota tidak dibangun di atas lahan milik Prabowo Subianto. “Tidak. lokasinya memang berbatasan. Kalau pakai arah mata angin, lahan Pak Prabowo ada di arah Barat. Ber batasan di Barat,” ujar Bambang.
Terkait dengan adanya kekhawatiran keberlangsungan proyek ini jika masa jabatan Presiden Jokowi habis, Bambang mengatakan, pemindahan ibukota akan diperkuat undang- undang. Sehingga tidak mudah untuk dianulir.
“Kami targetkan 2020 sudah groundbreaking dan pindah paling lambat 2024. Yang penting pindah dulu. Tidak perlu sekaligus,” tutupnya. [DIT/ OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.