Sebelumnya
Dilansir video BBC, tampak Abdullah dan Ghani duduk berdampingan untuk upacara penandatanganan. Peristiwa ini pun disaksikan tokoh-tokoh terkemuka Afghanistan, termasuk mantan Presiden Hamid Karzai.
Ghani mengatakan, peristiwa itu adalah hari bersejarah bagi Afghanistan dan kesepakatan dicapai tanpa mediasi internasional. “Kami akan berbagi beban dan bahu kami, Insya Allah, akan lebih ringan,” katanya, berbicara kepada Abdullah pada upacara penandatanganan yang disiarkan di saluran televisi yang dikelola pemerintah.
“Di hari-hari mendatang, kami berharap dengan persatuan dan kerja sama, kami akan dapat terlebih dahulu membuka jalan bagi gencatan senjata dan kemudian perdamaian abadi,” ujar Ghani.
Baca juga : Dompet Dhuafa Bangun Ketahanan Pangan Berbasis Pesantren
Abdullah mengatakan, kesepakatan itu berkomitmen untuk membentuk administrasi yang lebih inklusif, akuntabel dan kompeten. “Itu dimaksudkan untuk memastikan jalan menuju perdamaian, meningkatkan tata kelola, melindungi hak, menghormati hukum dan nilai-nilai,” katanya di Twitter setelah menandatangani kesepakatan.
Juru bicara Abdullah, Fraidoon Khawzoon, mengatakan, perjanjian itu memastikan kelompok Abdullah mendapat 50 persen dari kabinet dan jabatan gubernur provinsi lainnya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyambut baik kesepakatan pembagian kekuasaan. “Menteri Pompeo mencatat bahwa dia menyesali waktu yang hilang selama kebuntuan politik,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan.
Baca juga : HNW Minta Presiden Pertahankan Jakarta Sebagai Ibu Kota
“Prioritas bagi Amerika Serikat tetap merupakan penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik. Amerika menyambut komitmen kedua pemimpin untuk segera bertindak dalam mendukung masuknya segera ke dalam perundingan intra-Afghanistan,” imbuh Ortagus.
NATO yang mempertahankan misi pelatihan di Afghanistan juga memuji kesepakatan itu dan mendesak para pemimpin Afghanistan serta Taliban untuk bekerja demi perdamaian.
“Kami menyerukan Taliban untuk memenuhi komitmen mereka, mengurangi kekerasan sekarang, mengambil bagian dalam negosiasi intra-Afghanistan dan membuat kompromi nyata untuk perdamaian abadi,” kata kepala NATO, Jens Stoltenberg, dalam sebuah pernyataan.
Baca juga : Enggar Kirim Bantuan APD, Bupati Anas: Akan Kami Berikan Ke Petugas Kesehatan
Abdullah menolak hasil Pemilu Presiden Afganistan pada September 2019. Ia pembentukan pemerintahan paralel pada awal 2020. Ini memunculkan dualisme dengan pemerintahan Afghanistan, yang dipimpin Ghani. Pada saat itu, Pemerintah AS sedang mengupayakan pembicaraan damai dengan Taliban untuk mengakhiri perang Afghanistan, yang telah berlangsung 19 tahun.
AS merasa frustrasi dengan kebuntuan yang sempat dialami kedua tokoh Afganistan ini. Menlu Mike Pompeo sempat melakukan perjalanan ke Kabul pada Maret untuk memediasi. AS juga mengancam akan mengurangi bantuan senilai 1 miliar dolar AD atau sekitar Rp15 triliun kepada Afghanistan jika Ghani dan Abdullah tidak mencapai kesepakatan. [PYB]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.