Sebelumnya
Anda masih ingat kasus yang menimpa Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar yang terungkap Januari 2017? Emirsyah Satar ketika itu salah satu CEO kondang di Republik Indonesia. Ia malang-melintang di forum seminar, jadi pembicara dan memberikan kuliah umum. Ia memperoleh beragam penghargaan tingkat nasional dan internasional. Pendek kata, Emirsyah semacam “brand” jaminan mutu, yang kabarnya, berhasil membawa Garuda Indonesia dari perusahaan yang dililit utang hingga meraih untung besar.
Namun, Garuda tiba-tiba dililit oleh kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C untuk PT Garuda Indonesia yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 100 miliar, menurut taksiran KPK. Nama Emirsyah Satar tiba-tiba rontok dari ketinggian langit sampai ke rumah tahanan dengan status tersangka waktu itu.
Baca juga : Yayasan PRT Jangan Sampai Menjadi Klaster Baru Covid-19
Yang juga membawa carut-marutnya keuangan Garuda, semua Direksi perusahaan plat merah ini sekaligus merangkap Komisaris di anak-anak perusahaan. Bayangkan, jika gaji Komisaris anak perusahaan minimal Rp 200 juta, berapa take-home pay seorang anggota Direksi Garuda?
Ada juga sorotan tentang profesionalitas anggota Dewan Komisaris. Secara teroritis, Komisaris sebuah perusahaan menanggung tanggung jawab yang berat. Jika perusahaan kelepak-kelepek, Komisaris tidak bisa lepas tangan, sebab salah satu tugas Komisaris adalah mengawasi kinerja Direksi. Tapi, komisaris di perusahaan-perusahaan plat merah praktis “tidak bekerja”, hanya ikut rapat sebulan sekali. Maka, ketika ada yang menggugat “Apa saja kerja Dewan Komisaris Garuda selama ini” atas situasi Garuda sekarang? Ada yang menjawab sinis: jangan heran, coba teliti siapa saja yang duduk di Dewan Komisaris Garuda?
Baca juga : Presiden Jokowi Menjewer Ketua KPK?
Balik ke soal Garuda, Menteri BUMN telah menggariskan 4 opsi yang memecahkan kemelut perusahaan ini. Pertama, pemerintah all out membantu Garuda; sama seperti Singapore Airline (SQ) atau American Airline, makapai penerbangan terbesar di Amerika. SQ mendapat bantuan keuangan besar-besaran dari Temasek Holdings agar tidak bangkrut. Tentang American Airline, Kongres ketika itu mendukung upaya pemerintah menyelamatkan maskapai penerbangan ini dengan mengucurkan dana sekitar US$ 5,8 miliar, 4 miliar dolar diantaranya dalam bentuk grant. Pemerintah Reagan merasa malu jika flag carrier Amerika itu bangkrut total.
Tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa pemerintah siap menyuntik dana sebesar Rp 8,5 triliun untuk membantu Garuda. Namun, CT Corporation tidak bersedia melakukan top-up atas modalnya di Garuda. Seperti kita ketahui, 24% saham Garuda dimiliki CT Corporation. Maka, jika pemerintah menaikkan sahamnya, otomatis CT pun harus menambah sahamnya. Karena CT menolak top-up modalnya di Garuda, maka pemerintah kita akhirnya hanya mengucurkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk membantu Garuda. Tentu saja, dana sebesar Rp 1 triliun tidak punya arti signifikan buat Garuda.
Baca juga : Reshuffle: Apa Tujuan Sesungguhnya
Baru beberapa hari yang lalu, Dirut Garida, Irfan Setiaputra mengumumkan utang Garuda rata-rata tambah Rp 1 triliun setiap bulan!
Opsi keempat yang dirancang oleh kantor Kementerian BUMN: Garuda dilikuidasi, dibubarkan saja; mengajukan pailit di pengadilan. Kenapa dipailitkan saja? Banyak pihak pesimis, karena praktek korupsi begitu merajalela sejak lama, sulit sekali menyelamatkan Garuda. Lebih baik dibangkrutkan, lalu dibentuk lagi perusahaan baru dengan nama yang sama, tapi manajemen yang betul-betul profesional. Bukankah Thai Airways dan Malaysian Airline sudah melakukan langkah seperti itu? (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.