BREAKING NEWS
 

Anies Soal Upah

Disayang Para Buruh, Dijutekin Pengusaha

Reporter & Editor :
APRIANTO
Rabu, 1 Desember 2021 07:20 WIB
Mengenakan seragam Korpri, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan duduk di tengah-tengah buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

 Sebelumnya 
Apa tanggapan Pemprov DKI? Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengklaim pengusaha tidak mempermasalahkan jika harus menambah gaji minimum pegawainya sebanyak 5 persen. “Sebetulnya yang bersepakat kemudian antara pihak pemerintah, pengusaha, dan katakanlah pihak buruh, itu angka sampai 5 persen tuh sebetulnya nggak ada masalah,” nilai Riza di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengaku pihaknya belum menerima surat dari Anies. Dia baru mengetahui dari pemberitaan di media massa.

Baca juga : Yang Baru Diusut, Yang Lama?

Kemnaker tidak punya kewenangan mengubah PP, atau mengecualikan PP untuk tidak dijalankan di wilayah tertentu,” tegas Dita.

Di dunia maya, warganet terbelah soal langkah yang dilakukan Anies soal pengupahan. Ada yang memuji, tapi ada juga malah yang meledek Anies. “Anies itu merakyat, wajar disayang buruh. Kalau dijutekin pengusaha, bodoamatin aja, Pak Gub,” cuit @AfiradiSulfi.

Baca juga : Andrea Dian, Pacaran Tiga Bulan Langsung Dilamar

“Gubernur Jabar, Jatim, Jateng memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI @aniesbaswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur @PutriSa52212007.

Namun, akun @brader_akbar justru menilai Anies cuci tangan. “Keahlian lepas tangan Anies kembali dipertontonkan. Anies melempar bola panas soal penentuan UMP kepada Menaker Ida Fauziyah. Apakah ini yang disebut menyelesaikan masalah dan tidak umbar masalah?” sindirnya.

Baca juga : Dihadang Jawara Olimpiade, Fitriani/Yulia Petik Pengalaman Berharga

“Yang seharusnya diminta mundur itu Anies! Pusat hanya buat acuan, segala keputusan soal UMP ada di Pemprov,” timpal @JakaPrana12. “Pak anies berniat baik??? Niat baik itu kalau Pak Anies sebelum ketuk palu instruksi ketika rapat soal kenaikan UMP. Kedua soal UMP jelas keputusan provinsi bukan keputusan pusat. Ini yang disayangkan kenapa bawa-bawa nama menteri ketika berbicara di depan pendemo,” pungkas @AWahirun. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense