Sebelumnya
Kepala Satgas Kombes Pol Nurcholis yang juga Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya mengatakan, pihaknya mengedepankan sanksi administratif berupa teguran.
“Kalau penegakan hukum sebagai upaya terakhir ultimatum remedium,” kata Nurcholis, Sabtu (9/9).
Baca juga : REPDEM Bertekad Menangkan Ganjar Di Pemilu 2024
Nurcholis bilang, dua pabrik yang diberikan sanksi tersebut merupakan hasil pengecekan terhadap sembilan pabrik di Jakarta. “Ada dua pabrik lain yang sedang kami tunggu hasil laboratorium forensik (labfor)-nya,” katanya.
Dia menuturkan, pihaknya memberikan sanksi terhadap dua pabrik tersebut karena pembakarannya melebihi ambang batas peraturan. Dalam melakukan pengecekan cerobong asap pabrik, pihaknya bekerja sama dengan KLHK.
Baca juga : Sedang Yoga Disangka Korban Pembunuhan
“Alat itu (pengecekan kualitas udara) dimiliki KLHK,” ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi keseriusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mengatasi pencemaran udara. Salah satunya dengan membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara. Kent, sapaan akrab politisi PDIPini mendorong Satgas Pengendalian Pencemaran Udara bisa kerja lebih cepat, fokus dan efisien.
Baca juga : Besok Purna Tugas, Ganjar Masih Ngegas?
“Karena realitanya polusi di Jakarta tidak semakin membaik,” kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (9/9).
Kent mewanti-wanti agar pembentukan Satgas ini bukan hanya sekadar formalitas.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.