Sebelumnya
Partai NasDem tidak ketinggalan. Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem Suyoto meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan. Khususnya yang berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. "Jangan sampai prestasi menaikkan rasio pajak dengan produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal, dan mengancam pertumbuhan yang sangat panjang," ujarnya.
Dalam Rapat dengan Komisi XI DPR, kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat cecaran dari para anggota Dewan mengenai rencana pemungutan pajak untuk pembeli sembako. Salah satunya dari anggota Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad. Anak buah Prabowo Subianto itu bingung dengan kebijakan Sri Mulyani. Dia pun kemudian membandingkan sikap Sri Mulyani yang membebaskan pajak untuk pembelian mobil baru.
Baca juga : Politisi PDIP Kesal, Mobil Dibebasin Pajaknya, Sembako Malah Dipajakin
"Beberapa bulan lalu kita bebaskan pajak PPnBM yang notabene adalah kelas menengah. Hari ini kita memberlakukan pajak sembako. Ini sangat ironis," cetusnya.
Dicecar seperti ini, Sri Mulyani tidak ngeper. Dia juga meminta DPR tidak membentur-benturkan kebijakan relaksasi PPnBM bagi masyarakat menengah ke atas dengan rencana menarik pajak dari pembelian sembako.
Baca juga : Tolak Pajak Sembako, IKAPPI: Stabilkan Harga Pangan
"Ini tidak benar kalau dibentur-benturin seolah-olah PPnBM mobil diberikan, lalu sembako dipajakin. Ini teknik hoaks yang bagus banget memang," jawabnya.
Dia justru meminta bantuan DPR memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa saat ini fokus pemerintah adalah pada pemulihan ekonomi. “Jadi, tolong disampaikan pada para konstituen, masyarakat, fokus kita sekarang pemulihan ekonomi. APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive, bayar Covid, bayar vaksin, bayar isolasi mandiri, bayar perawatan, bayar UMKM, bayar anak-anak sekolah, internet, segala macam kita berikan dan segala pajak tentu kita relaksasi," kata Bendahara Negara ini.
Baca juga : Ini Pengakuan Saksi Soal Aliran Dana Vendor Bansos
Sri Mulyani juga menegaskan, pemerintah tidak akan membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPR, terutama terkait perpajakan. Jadi, ia memastikan, yang beredar di masyarakat soal pajak sembako, tidak lengkap.
"Nggak mungkin pemerintah lakukan policy, kebijakan, tanpa diskusikan dengan DPR. Nggak mungkin. Jangankan pajak yang PPN, cukai pun kita harus diskusikan dengan Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.