BREAKING NEWS
 

Soal Insiden Penembakan

MPR Ingin Ada TPF Independen

Reporter : ROMDONY SETIAWAN
Editor : APRIANTO
Kamis, 10 Desember 2020 10:40 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid. (Foto: PKS)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk dan memimpin TPF (Tim Pencari Fakta) soal penembakan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat Kepolisian.

Ia berharap, TPF itu juga melibatkan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan dan keagamaan.

Baca juga : Bamusi Dukung Penuh Langkah Polisi

“Ini perlu segera direalisasikan agar eskalasi masalahnya tidak menjadi liar. Sebab, tidak ada maslahatnya bagi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Adsense

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pembentukan TPF independen yang dipimpin Komnas HAM diperlukan untuk menegakkan hukum, dan duduk persoalan penembakan diketahui oleh publik secara utuh dan benar.

Baca juga : Bawaslu BandungTemukan Politik Uang Di Masa Tenang

Pasalnya, meski Kepolisian menyebut adanya upaya penyerangan dari laskar FPI, tapi sejumlah pihak, di antaranya Indonesia Police Watch (IPW) meragukan, serta menyebut berbagai kejanggalan terkait insiden penembakan tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyesalkan tindakan penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Karenanya, politisi PPP ini mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut hak dan kelangsungan hidup manusia, khususnya warga negara.

Baca juga : Soal Penembakan 6 Anggota FPI, Ini Pendapat Ketua SETARA Institute

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, partainya ingin agar peristiwa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Selain itu, masyarakat diminta tetap bersikap tenang agar kejadian ini tak menjadi komoditas politik yang menambah kegaduhan.

“Kritik terhadap pemerintahan silakan dilakukan. Ini negara demokrasi. Tapi, kritik tidak dilakukan dengan cara-cara yang bisa menumbuhkan kebencian antargolongan dan membelah masyarakat kita,” harap dia. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense