Dark/Light Mode

Perubahan Sejumlah Undang-Undang Menimbulkan Sederet Kecurigaan

Herzaky Mahendra Putra: Revisi UU Menyesuaikan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 2 Juni 2024 07:50 WIB
Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta mengkritik langkah Pemerintah dan DPR merevisi undang-undang, menjelang pergantian pemerintahan.

Revisi undang-undang tersebut, dinilai terlalu berambisi demi kepentingan kelompok tertentu.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemerintah pusat seakan tidak puas mengutak-atik regulasi sesuai keinginan mereka.

Baca juga : Gilbert Simanjuntak: Sepatutnya Timbul Alarm Kewaspadaan

Dia mencatat, ada beberapa undang-undang yang diduga akan diubah untuk kepentingan pemerintahan selanjutnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Keempat, Undang-Undang Polri serta Undang-Undang TNI.

"Perubahan banyak undang-undang sebelum berkuasa, dengan cara yang tidak umum, adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter,” ujar Gilbert.

Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah revisi undang-undang adalah ciri awal pemerintahan otoriter. Dia menegaskan, perubahan undang-undang memiliki tujuan yang baik.

Baca juga : Kemnaker: Bisa Dicegah, Manfaatkan Teknologi...

"Revisi Undang-Undang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat hari ini," kata Herzaky kepada Rakyat Merdeka.

Dia mengaku heran ada pihak yang mengaitkan revisi undang-undang adalah ciri otoriter. Menurutnya, tidak ada literatur politik yang menyebutkan seperti itu.

"Mungkin kalau orang itu yang berkuasa, dia akan melakukan hal seperti itu," tandasnya.

Baca juga : Banteng Mengklaim Tidak Mainkan Politik Belah Bambu

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Herzaky Mahendra Putra.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.