Dark/Light Mode

Pantaskah Keluarga Jatuh Miskin Akibat Judi Online Diberi Bansos

Hidayat Nur Wahid: Seperti Bersimpati Kepada Judi Online

Rabu, 19 Juni 2024 07:40 WIB
Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi VIII DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi VIII DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda tentang usul pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online? 

Seharusnya, yang dikedepankan adalah komitmen penegakan hukum, yakni melarang judi dengan segala bentuknya. Termasuk, mengingatkan tentang ajaran agama di Indonesia, yang melarang judi dengan segala bentuknya. 

Seharusnya, narasi yang disampaikan Pak Menko, bukan memberikan bansos kepada keluarga pelaku judi online. 

Ada masalah apa dengan narasi ini?

Narasi ini, seperti ada unsur simpati terhadap judi online yang berdampak kepada keluarga pelakunya. Kalau judinya menguntungkan, maka tidak dipermasalahkan. Seolah-olah seperti itu, meskipun saya yakin, Pak Menko PMK menolak judi online. 

Baca juga : Pembangunan Wilayah Papua Menjadi Prioritas

Mestinya, semua pihak menjadi bagian yang mengingatkan agar tidak ada anggota keluarganya terlibat  judi online. Sehingga, pemberantasan judi online bisa dilakukan secara maksimal. Jika narasinya memberikan bansos kepada keluarga korban judi online, masih bisa dimaknai sebagai sikap simpati kepada judi online.

Menko Muhadjir mengatakan, pemberian bansos ini ada aturannya, bahwa semua fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara negara. Tanggapan Anda? 

Negara harus memelihara fakir miskin, itu memang ketentuan konstitusi. Tetapi, bukan berarti itu berbentuk simpati atau memberikan ruang kepada warga untuk melanggar hukum, seperti melakukan judi online. Jadi, sebaiknya tidak ada wacana pemberian bansos kepada keluarga korban judi online.

Bagaimana jika pelaku judi online sudah berubah, dan kehidupan keluarganya memperihatinkan?

Untuk menerima bansos itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya, terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu membutuhkan verifikasi dari pihak RT, RW, kelurahan dan sebagainya. 

Baca juga : Ridwan Kamil Bakal Patuh Arahan Golkar

Apakah seseorang sudah taubat atau tidak, itu membutuhkan penelitian yang jujur di tingkat lapangan. Tapi, yang harus ditekankan adalah, penerima yang tercatat di DTKS dan belum menerima bansos, masih sangat banyak. 

Terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online, apa tanggapan Anda? 

Pemerintah harus memutus lingkaran setan judi online. Apalagi, belakangan Pak Jokowi bilang Indonesia darurat judi online. Jumlah uangnya sangat banyak dan dampak ke korbannya sangat mengerikan, seperti kasus Polwan membakar suaminya. Ini kan darurat judi online. 

Jadi, seharusnya apa yang disampaikan oleh pejabat, sejalan dengan langkah pemberantasan judi online.

Bagaimana jika kondisi ekonomi keluarga pelaku judi online memprihatinkan? 

Baca juga : Nahdliyin Jangan Terpancing

Di lapangan, Komisi VIII DPR mendapatkan fakta bahwa mereka yang menerima bansos, tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk bangkit secara ekonomi. Namun, dibelikan hal lain, seperti rokok atau mungkin untuk judi online. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 19 Juni 2024 dengan judul "Pantaskah Keluarga Jatuh Miskin Akibat Judi Online Diberi Bansos, Hidayat Nur Wahid: Seperti Bersimpati Kepada Judi Online"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.