Ahmad Yani: Kita Coba Selamatkan Kapal Yang Oleng Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) resmi dideklarasikan banyak tokoh, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Seperti, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ahmad Yani, Gatot Nurmantyo, Ichsanudin Noorsy, Said Didu, Refly Harun, dan sederet lainnya.

Sejumlah pihak menilai, KAMI sebagai oposan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mengingat hampir seluruh tokohnya, adalah orang-orang yang berseberangan politik dengan Presiden ke-7 itu.

Ahmad Yani yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Eksekutif KAMI mengatakan, deklarasi ini tidak tersangkut dengan politik. Apalagi, untuk kepentingan politik 2024.

"Kami tidak akan menjelma atau berubah menjadi parpol maupun ormas. Seperti ini saja," kata Ahmad Yani di lokasi deklarasi, Selasa (18/8).

Bekas anggota DPR Fraksi PPP itu menegaskan, berdirinya KAMI bukan bertujuan untuk kepentingan politik praktis. Pihaknya juga tidak sedang mempersiapkan diri untuk ikut meramaikan Pemilu pada 2024.

Dia mengaku, perkumpulan ini tidak dalam rangka merebut kekuasaan. "Kita tidak dalam konteks politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan," tandasnya.

Lantas, bagaimana tanggapan politisi partai pendukung pemerintah terkait deklarasi KAMI ini? Sebenarnya, poin apa saja yang disorot oleh KAMI? Berikut penjelasan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani:

Baca juga : Amien Rais Disaranin Cepat Deklarasikan Partai Barunya

Apa latar belakang deklarasi KAMI?

Ini beragam macam kelompok, masyarakat, intelektual. Memiliki penilaian yang sama, kondisi Indonesia saat ini sudah karut marut. Ibarat kapal sudah mau oleng, maka kami berusaha untuk menyelamatkan kapal ini.

Maka, namanya itu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kami menilai dari mulai persoalan ekonomi hingga sosial budaya. Itu yang kita muat dalam maklumat kita. Selain maklumat, kita juga menyampaikan jatidiri KAMI.

Politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira mempertanyakan, kenapa deklarasi ini dilakukan di tengah pandemi corona?

Justru karena kita konsen dengan pandemi ini. Oleh karena itu, di tuntutan kita yang nomor dua, kita minta pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengatasi pandemi ini. Karena, kita melihat pemerintah tidak sungguh-sungguh. Masih mendompleng pandemi ini dalam rangka menyelamatkan sistem ekonomi keuangan.

Bukannya perlindungan ekonomi juga penting?

Menurut pandangan kita, ekonomi memang sudah bermasalah sebelum ada pandemi. Pemerintah ini tidak jelas apa arahannya. Sikap antar kementerian dan lembaga juga berbeda-beda. Dari postur anggarannya juga nggak banyak, makanya kalau memang konsen untuk penanganan pandemi ini, seharusnya rapid test tidak bayar. Namun, saat ini rakyat dibebankan lagi untuk rapid test. Dari segi Undang-Undangnya, kita sudah bedah.

Baca juga : IRSA 2019 Masuki Tahap Penjurian, Ini Tata Kelola Keselamatan Jalan di Tangerang

Apa hasilnya?

Bukan lebih banyak untuk Covid 19, namun lebih banyak untuk stimulus keuangan dan sebagainya. Jadi yang mau diselamatkan ini apa. Justru dari penilaian internasional, Indonesia ini negara urutan ketiga dari bawah dalam penanganan Covid. Justru DPR yang kita harapkan dapat melakukan pengawasan, tidak melakukan dengan semestinya. Pemerintah justru menggunakan alasan Covid-19 untuk melakukan stimulus keuangan.

Stimulus keuangan itu bukan untuk rakyat kecil, tetapi diberikan untuk BUMN-BUMN, korporasi dan lainnya. Kita juga melihat berapa porsi untuk UMKM terkait itu. UMKM betulan atau UMKM-UMKM-an.

Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah?

Semestinya pemerintah dari awal menetapkan lockdown. Kenapa pemerintah tidak mau menerapkan lockdown, ya karena tidak mau bertanggung jawab. Sebab kalau ada lockdown, pemerintah wajib memberi makan, baik manusia maupun hewan ternak.

Namun, tidak diambil kebijakan itu, tetapi yang diambil PSBB dan ini juga diminta pertanggung jawaban dari provinsi/kabupaten. Sehingga, ada kabupaten maupun provinsi yang mengambil langkah sendiri-sendiri.

Apakah Anda melihat pemerintah seperti bingung harus melakukan apa?

Baca juga : Kalau Tak Diantisipasi dari Sekarang, 2021 Jakarta Terancam Ditenggelamkan Sampah

Betul. Anggarannya saja berubah-ubah. Leading sector awalnya Menteri Keuangan, sekarang menjadi Menko Perekonomian. Padahal, satu sisi Menko Perekonomian juga ketua umum partai. Buktinya juga, saat mencetak sawah, leading sector-nya bukan Menteri Pertanian, namun Menteri Pertahanan.

Ada kekhawatiran ini justru sebagai langkah awal gerakan partai politik?

Nggaklah. Kalau dibilang gerakan politik, iya. Namun, politik moral. Tetapi, untuk menjadi partai nggak. Jangankan untuk menjadi partai politik, untuk menjadi ormas saja kita tidak terpikir. Kita kan dari berbagai macam kelompok ya. Kalau teman-teman mau melakukan gerakan politik, silakan kembali ke kelompoknya saja. KAMI tidak mungkin. Di daerah pun kita tidak punya organisasi permanen, kita ini adanya jejaring. Kita nggak ada ketua. Kita adanya presidium, sifatnya seperti moderator dalam rangka memudahkan kerja dan lain sebagainya. Hubungan kami yang ada di Jakarta dan di daerah lain sifatnya hanya kesamaan ide dan visi. Sama-sama otonom. Mereka boleh menggunakan nama KAMI, yang terpenting ide dan gagasan KAMI yang ada di maklumat.

Bukankah ada DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan?

Sebenarnya jika partai politik dan DPR ini berfungsi, KAMI tidak perlu hadir. Namun, karena DPR dan parpol tidak memerankan perannya, maka perlu. Justru mereka ini berterima kasih karena kita mengkanalisasi suara-suara rakyat. Daripada suara rakyat marah dengan sendiri, kita menyalurkannya. NNM

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.