Perizinan Rumit, Bikin RI Kurang Diminati Investor

 Sebelumnya 
Sementara lifting minyak hingga kuartal III-2022 mencapai 610.100 bph, atau 86,8 persen dari target 703.000 bph.

Lalu, salur gas mencapai 5.353 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day), atau 92,3 persen dari target sebesar 5.800 MMSCFD.

“Total lifting migas mencapai 1,566 juta barel setara minyak per hari (BOEPD/Barrel of Oil Per Day), atau 90,1 persen dari target APBN sebesar 1,739 juta BOEPD,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai keynote speech Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Ridwan Kamil. Dia bilang, pihaknya akan menunggu hasil rekomendasi dari FGD yang diselenggarakan SKK Migas. Sehingga apa yang dibahas dan dihasilkan dapat disosialisasikan dengan Pemda penghasil migas, sebagai upaya bersama meningkatkan iklim investasi hulu migas di Indonesia. Sekaligus untuk mendukung proses transisi energi ke EBT di masa mendatang.

Baca juga : Kunjungi Kampung Perajin Ikan Di Majalengka, Puan Ikut Bikin Bandeng Presto

“Tentu diperlukan upaya bagaimana melatih ketergantungan dari minyak ke gas yang jumlahnya banyak, tetapi belum termanfaatkan dengan optimal,” kata Ridwan Kamil yang kerap disapa Kang Emil ini.

Ia menilai, SKK Migas punya tanggung jawab agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dengan transisi konversi gas yang bisa dimaksimalkan.

Hal ini perlu dilakukan, sebelum Indonesia sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT.

Yang patut disyukuri bersama, lanjut Kang Emil, bahwa Indonesia memiliki sumber EBT terbesar di dunia.

Baca juga : KIP Dorong Pembentukan Desk Pemilu Di Tiap Daerah

“Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar, untuk mengurangi penggunaan minyak,” tegasnya.

Menanggapi ini, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, ketidakpastian hukum masih menjadi masalah klasik investasi migas di Indonesia.

Ia menekankan, selama bertahun-tahun, aspek regulasi di sektor hulu migas Indonesia selalu berkutat pada tiga masalah utama.

Yakni ketidakpastian hukum, ketidakpastian fiskal dan proses izin yang rumit.

Baca juga : Pasok Gas, Gagas Dukung Daya Saing Kerajinan Rotan

“Ini berdampak pada kondisi, tidak dihormatinya kontrak kerja sama yang berlaku, yang secara mendasar merupakan syarat utama bagi iklim investasi yang kondusif,” tutup Mamit saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.