174 Sektor Usaha Bakal Kecipratan Proyek BTN

RM.id  Rakyat Merdeka - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diyakini meningkat pada tahun ini, bakal memberikan dampak positif untuk perekonomian. Salah satunya, ikut menggerakkan 174 jenis usaha terkait.

BTN sukses meraup dana segar total sebesar Rp 4,13 triliun. Dana itu berasal rights issue (penawaran umum terbatas untuk saham) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun lalu.

Dengan suntikan dana terse­but, langkah BTN dalam men­dongkrak pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan KPR, bakal makin kuat.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah ber­pendapat, right issue dan PMN sebagai strategi BTN menambah modal merupakan langkah tepat dan strategis. Pasalnya, bukan hanya BTN saja yang akan meraup untung, tetapi MBR dan Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar.

Baca juga : Program Rumah Sederhana Layak Huni Bantu Entaskan Kemiskinan di Jateng

Sebab, dengan modal yang makin kuat, maka kapasitas pembiayaan BTN menjadi lebih besar.

“Pasca right issue, BTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka back­log (kekurangan) perumahan. Hal itu merupakan agenda besar Pe­merintah dalam merealisasikan Program Sejuta Rumah Rakyat,” tutur Piter kepada Rakyat Merde­ka, kemarin.

Tak hanya itu, kata Piter, dengan tambahan modal yang dimiliki BTN, sektor riil ikut menerima dampaknya. Karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha turunan lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekono­mi nasional pasca pandemi.

Piter menilai, tanpa PMN ke BTN, Program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Jokowi bisa tak optimal.

Baca juga : ESDM Targetkan 9.332 Rumah Tangga Di Jateng Teraliri Listrik

Menurutnya, tanpa percepa­tan di Program Sejuta Rumah, backlog perumahan tidak akan berkurang, malah akan ber­tambah.

“Pasalnya, setiap tahun jumlah keluarga baru terus meningkat. Tetapi, pasokan rumah selalu lebih kecil dari kebutuhan,” ujarnya.

Menurut catatan Piter, setiap tahun terdapat 1,8 juta pernikahan. Sebagian dari rumah tangga baru tersebut membutuhkan rumah tinggal.

Kondisi ini makin rumit karena daya beli masyarakat saat ini terhimpit kenaikan inflasi dan risiko bunga tinggi.

Baca juga : Pemprov DKI Rombak Lagi Direktur Utama MRT Jakarta

“Tanpa keberpihakan dan komitmen Pemerintah, memi­liki hunian layak hanya men­jadi mimpi para MBR. Tak ada pilihan bagi Pemerintah selain mempercepat PMN ke BTN. Menunda PMN berarti lost op­portunity,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.