Dark/Light Mode

Beberin Tahap Awal Digitalisasi Sistem Pemerintahan

INA Digital Bakal Padukan Sembilan Layanan Publik

Selasa, 4 Juni 2024 07:05 WIB
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Goverment Tecnology (Govtech) Ina Digital oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2025).
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Goverment Tecnology (Govtech) Ina Digital oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2025).

 Sebelumnya 
Selain itu, Peruri yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah, juga telah menjalankan amanat dalam pembuatan meterai elektronik.

Inovasi ini merangkul digitalisasi dalam mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi di Pemerintahan.

“Proses transformasi yang kami jalani, tidak hanya berfokus pada bisnis dan infrastruktur. Tapi kami juga memahami pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya telah menghadirkan talenta-talenta digital terbaik, untuk mendukung keberhasilan transformasi digital Pemerintah.

“Seluruh karyawan Peruri, saat ini telah 100 persen tersertifikasi sebagai digital talent dan menempatkan perseroan di posisi kedua teratas di antara seluruh BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, sebagai GovTech Indonesia, Peruri memiliki peran strategis dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, dan menjaga kedaulatan negara.

Baca juga : Bahlil: PT Freeport Harus Bangun Smelter Di Papua

Sebab, melalui Perpres Nomor 82, tentang Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, telah memberikan amanah kepada Peruri untuk bisa menjalankan penugasan Pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas, yaitu Govtech.

Sehingga diharapkan dapat mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik Pemerintah yang terpadu, solutif dan transparan.

Erick menjelaskan, pemilihan Peruri untuk menjalankan INA Digital, adalah berdasarkan portofolio digital yang kuat.

“Ini terbukti dengan berbagai layanan Pemerintahan digital, yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka,” ungkapnya, melalui siaran pers, Senin (27/5/2024).

Untuk itu, penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital. Terlebih GovTech Indonesia juga merupakan kerja keras dari 400 anak bangsa.

“Adanya INA Digital, merupakan langkah awal bagi kami, bahwa pelayanan publik Pemerintah kepada masyarakat itu nyata,” kata Erick, yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

Baca juga : Hewan Kurban Harus Bebas Antraks Dan PMK

Pihaknya pun turut mengapresiasi, kerja sama dan dukungan dari kementerian atau lembaga lain, sehingga GovTech Indonesia bisa terwujud.

Kini, Peruri telah melakukan konsolidasi dengan 15 Kementerian atau Lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas Portal Pelayanan Publik, yaitu pada sektor layanan Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, Administrasi Kependudukan, yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, Transaksi Keuangan Negara, Aparatur Negara, Portal Pelayanan Publik, Satu Data Indonesia dan Kepolisian.

“Peruri akan mengintegrasikan layanan prioritas milik Kementerian dan Lembaga Pemerintah, melalui portal pelayanan publik,” katanya.

Senada dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, bahwa pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital Pemerintah akan dikebut dan dilakukan secara bertahap.

“Beberapa layanan prioritas itu akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik, yang akan diluncurkan pada September 2024,” akunya.

Seperti diketahui, peluncuran INA Digital berlangsung di Istana Negara, menjadi bagian dari kegiatan SPBE Summit 2024 dan dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Instansi Pusat serta Kepala Daerah.

Baca juga : Tim Garuda Percaya Diri

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, setiap kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.

Ia menyayangkan, sebanyak 27.000 aplikasi ada di lingkup Pemerintah, dari pusat sampai daerah, sehingga perlu diintegrasikan.

“Tidak boleh lagi merasa data yang dimiliki, miliknya sendiri. Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat digital public infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik,” tegasnya. IMA

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Selasa, 4 Juni 2024 dengan judul "Beberin Tahap Awal Digitalisasi Sistem Pemerintahan INA Digital Bakal Padukan Sembilan Layanan Publik"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.