INA Digital Bakal Padukan Sembilan Layanan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya Pemerintah mengintegrasikan layanan digital diharapkan berjalan mulus, sehingga layanan ke masyarakat bisa meningkat. Meski begitu, INA Digital sebagai garda terdepan pelaksana kebijakan itu diharapkan bisa menjaga keamanan data.

INA Digital merupakan bagian dari Perum Peruri. Lembaga ini ditugaskan mengakselerasi digitalisasi layanan Pemerintahan. Khususnya yang melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda berharap, kehadiran Govtech atau INA Digital tidak hanya sebagai pemanis bagi pengembangan digital Indonesia.

“Peran dan fungsi INA Digital, harus benar-benar bisa menjadi hub untuk pelayanan Pemerintah secara digital,” tegas Nailul kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Bahlil: PT Freeport Harus Bangun Smelter Di Papua

Selain itu, ditekankannya, INA Digital harus mampu menjaga keamanan data dari setiap lembaga atau kementerian yang diintegrasikan pelayanannya.

“Mereka harus bisa menjelaskan, nanti server-nya di mana, bagaimana sistem keamanannya,” katanya.

Terpisah, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, INA Digital adalah bagian dari Peruri yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya

Ia menilai, peluncuran GovTech Indonesia pada pekan lalu juga menegaskan peran Peruri sebagai penyelenggara SPBE dan motor penggerak keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023.

Baca juga : Hewan Kurban Harus Bebas Antraks Dan PMK

“INA Digital ini berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital Pemerintah, guna mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya dan efisien,” ujar Dwina kepada Rakyat Merdeka, Selasa (28/5/2024).

Ia menjelaskan, pada tahap pertama, INA Digital akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas.

Yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM (Surat Izin Mengemudi) online dan izin keramaian.

Ia optimistis, sebagai lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital Pemerintah, yang selama ini tersebar di ribuan platform atau aplikasi, ke depannya akan semakin meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Serta memudahkan akses masyarakat dan mengurangi kerumitan yang sering dihadapi saat ini.

Baca juga : Tim Garuda Percaya Diri

Nantinya, sambung Dwina, masyarakat hanya perlu mengakses satu portal untuk berbagai layanan Pemerintahan. Sehingga lebih menghemat waktu dan mempermudah proses administrasi.

“Serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik,” harapnya.

Dwina menjelaskan, penunjukan Peruri sebagai GovTech Indonesia merupakan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan transformasi digital secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan, dengan peluncuran produk digital pada 2019, kala itu Peruri mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan me-leverage bisnis di bidang sekuriti digital.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.