Menkeu Gelar Rapat Dengan DPR Bahas APBN Dan Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mulai membahas kondisi APBN 2020 yang terdampak Covid-19 dengan Komisi XI DPR yang membidangi soal keuangan. 

Sekadar info, pandemi Covid-19 membuat pendapatan negara anjlok. Penerimaan negara mengalami penurunan di semua sektor hingga 10 persen dari target Rp 2.233,2 triliun tahun ini. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pendapatan negara terkontraksi hingga 10 persen. 

“APBN mengalami tekanan luar biasa. Penerimaan turun banyak karena sejumlah sektor mengalami tekanan dalam. Dalam outlook kita, APBN 2020, penerimaan akan kontraksi. Outlook hingga hari ini pendapatan negara hanya Rp 1.760,9 triliun,” katanya dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, kemarin. 

Baca juga : MPR Minta Kemenkes dan BPNB Cross Check Data Pasien Positif Covid-19

Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa pos penerimaan yang dipastikan menurun, diantaranya penerimaan pajak negatif 5 persen karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. 

“Kemudian karena kita memberikan fasilitas pajak bagi dunia usaha dan sekarang ditambah untuk hampir semua sektor. PPh turun jadi 22 persen. Jadi memang ada kontraksi pendapatan negara,” ungkapnya. 

Menurutny a, dampak Covid-19 juga turut meluas ke berbagai sektor, seperti perdagangan, komoditas, transportasi, dan lini usaha lainnya. 

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga dapat turun 26,5 persen, karena harga Indonesia Crude Price (ICP) sudah turun dari 63 dolar AS per barel menjadi di bawah 30 dolar per barel. 

Baca juga : Arahan Lengkap Jokowi di Rapat Evaluasi Kerja Gugus Tugas Covid-19

Sumber daya alam non migas juga turun, seperti batu bara. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tentunya juga akan menurun. 

DAK fisik juga akan dipotong 25 persen karena dialokasikan untuk bidang selain pendidikan dan kesehatan. Dari angka ini, kata Sri Mulyani, maka defisit akan naik dari Rp 307,2 triliun (1,76 persen dari PDB), menjadi Rp 853 triliun (5,07 persen dari PDB) 

“Ini akibat langkah-langkah karena work from home (WFH), dan social distancing. Juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha, menyebabkan kenaikan kebutuhan untnuk mendorong dan melindungi dunia usaha baik dalam bentuk pajak maupun tambahan pemberian relaksasi,” ucapnya. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga bersama Kemendagri dapat membantu memantau APBD karena diperkirakan ada penghematan APBN hingga Rp190 triliun. 

Baca juga : Angkasa Pura II Sediakan Akses Informasi Travel Advisory bagi Traveler di Tengah Pandemi Covid-19

“Kita masih akan melakukan penambahan bansos dan penghematan belanja. Kami diminta oleh Presiden untuk membuat kajian atas Tunjungan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 mengingat belanja meningkat,” jelasnya. 

Sri Mulyani melihat penghematan belanja yang diperkirakan di APBN bisa mencapai Rp 190 triliun agak lumayan untuk penerimaan negara. “Ada realokasi belanja Rp 54,6 triliun, Ada tambahan belanja Rp 75 triliun untuk kesehatan, bansos naik Rp 110 triliun, dan dukungan usaha Rp 70 triliun,” ungkapnya. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, pendapatan negara masih akan tertekan. 

Karena, selama wabah ini pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sehingga membuat aktivitas ekonomi terhenti. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.