KADIN : Siapkan Rencana Normalisasi Dan Fokus Kembangkan Vaksin

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya percepatan pemerintah dalam menangani virus corona (Covid-19) sangat diharapkan banyak pihak terutama pelaku industri.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sharif Cicip Sutardjo memandang langkah pemerintah menanggulangi krisis akibat corona lamban diawal.

"Saya apresiasi upaya Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dengan mengajukan proposal penyelamatan ekonomi yang persentasenya minimal sama dengan negara-negara lainnya, yaitu 10 persen dari PDB. Itu pun belum tentu cukup, " kata Sharif Cicip Sutardjo dalam keterangan persnya, Selasa (14/4).

Cicip mengingatkan agar pemerintah dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona tidak keliru dalam membedakan antara konsep besar yang strategis dengan langkah-langkah taktis.

"Kami khawatir dengan cara pemerintah menangani wabah ini jika lamban kemajuannya. Indikator yang paling nyata adalah banyaknya dokter dan tenaga medis yang bukan saja terjangkit bahkan sampai meninggal dunia,” katanya.

Baca juga : Wabah Covid-19 Jadi Bencana Nasional, MPR Kasih Jempol Langkah Jokowi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan agar pemerintah menyampaikan dengan jelas apa strategi yang diterapkan untuk menangani wabah sekaligus dampak krisis ekonomi.

Menurutnya, strategi tidak sama dengan langkah-langkah taktis. Misalnya strategi pemerintah adalah melindungi setiap rakyat agar tetap sehat, berdaya dan sejahtera dalam melawan wabah dan dampak Covid-19 ini. Hal tersebut penting supaya rakyat dan dunia usaha yang sebenarnya ingin berkontribusi tahu harus melakukan apa dalam kondisinya masing-masing.

Dia menegaskan krisis yang disebabkan oleh Covid-19 berbeda dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Krisis sebelumnya selalu ada polanya, ada parameternya, dan kelihatan bentuknya. Sehingga solusinya lebih bisa diformulasikan dan dikendalikan. Masyarakat lebih mudah untuk diatur dan diarahkan oleh pemerintah.

"Beda dengan sekarang. Ketika pemerintah terpaksa meminta masyarakat mengurung diri di rumah, langsung saat itu juga krisis yang dihadapi masyarakat berlipat ganda menjadi krisis ekonomi dan sangat mudah bergeser menjadi krisis sosial. Baik di kalangan pengusaha maupun di kalangan masyarakat ekonomi bawah," katanya.

"Bagi pengusaha karena tidak ada pemasukan, tidak kuat membayar gaji karyawan terpaksa melakukan PHK massal. Belum lagi beban THR mendekati hari raya. Akhirnya bisa terjadi bentrokan sosial antar kelompok masyarakat," paparnya.

Baca juga : Tangani Covid-19, Ketua MPR Serahkan Bantuan Tank Semprot Disinfektan, APD dan Beras

Menurut Cicip, semua ini, butuh pemerintah yang menyatukan dan memimpin seluruh elemen bangsa dalam satu konsep dan kerangka kerja yang berdasarkan satu pemahaman, dan yang terpenting satu tujuan bersama.

"Intinya, pemerintah harus perlakukan krisis Covid-19 ini lebih sulit dibandingkan melawan ancaman perang," tegas Cicip.

Cicip memuji Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah mengumumkan langkah-langkah taktis di tataran mikro. Seperti kebijakan relaksasi kredit khususnya bagi penerima KUR sampai enam bulan, peningkatan bantuan pemerintah non tunai, dan kartu pra kerja.

Dia mengatakan, penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya bisa jauh lebih maju dan lebih cepat dari kenyataan saat ini. Dengan mengikuti pemberitaan penanganan Covid-19 di negara-negara lain saja, menurut Cicip, pemerintah bisa tahu banyak apalagi kalau langsung bertukar informasi dan bekerja sama dengan negara lain.

Cicip mencontohkan China dan Korea Selatan sudah berhasil menangani wabah Covid-19, dan saat ini sudah di tahap mengantisipasi siklus kedua karena beberapa pasien yang sembuh malah kembali terdeteksi positif. Sedangkan Indonesia masih kesulitan menghadapi siklus pertama.

Baca juga : Lawan Covid-19, Syarif Hasan Semprot Disinfektan di 6 Kecamatan Kota Bogor

Kebijakan pemerintah masih berkutat seputar pembatasan sosial, kelangkaan alat pelindung diri (APD), dan debat mengenai mudik dan tidak mudik, dan sebagainya.

"Perlu belajar dari negara lain. Mereka sudah ada yang mulai mengantisipasi siklus kedua, menyiapkan rencana normalisasi, bahkan fokus kepada pengembangan vaksin," [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.