Dark/Light Mode

Ada Yang Ratusan Miliiar, Ada Yang Triliunan Juga

Bu Sri, Kapan Nih Mau Bayar Utang ke BUMN?

Kamis, 2 Juli 2020 06:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Sri Mulyani Indrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Sri Mulyani Indrawati)

 Sebelumnya 
Sementara Dirut Waskita Karya, Destiawan Soewardjono mengatakan, total utang pemerintah ke perusahaan mencapai Rp 6,63 triliun. Angka itu terdiri dari dana talangan pengadaan tanah jalan tol sebesar Rp 3,71 triliun, dana talangan pengadaan tanah jalan tol Rp 1 triliun, dan light rail transit (LRT) Sumatera Selatan Rp 1,92 triliun.

“Nanti seluruh pengembalian piutang dari pemerintah akan digunakan un tuk menyelesaikan kewajiban pada perbankan dan obligasi,” kata Destiawan.

Baca juga : Sssst... Jangan Diganggu, DPR dan Pemerintah Lagi Ngomongin Duit

Sebelumnya, enam perusahaan pelat merah yang bukabukaan mengenai utang pemerintah yang belum dibayar. Yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, Bulog, PT KAI, dan PT Jasa Marga.

Rinciannya: utang pemerintah ke Bulog Rp 3,1 triliun, ke Pupuk Indonesia Rp 17,1 triliun, ke PT Kimia Farma Rp 1,1 triliun, ke Jasa Marga Rp 5 triliun, ke PLN Rp 48,46 triliun, ke PT KAI Rp 258,87 miliar, dan ke Pertamina Rp 96,5 triliun.

Baca juga : Anggaran Corona Rp 62 Triliun, Kalau Digarong Layak Ditembak

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal ini. Sebagai bendahara negara, seharusnya Menkeu segera bayar utang ke BUMN. “Seharusnya setelah diaudit oleh BPK di tahun anggaran yang sama, Menteri Keuangan membayar, jangan sampai masalah ini terus diulurulur,” sindir Andre.

Andre menilai, penyakit pemerintah memang suka berutang kepada BUMN. “BUMN kita dibebankan tugas-tugas tapi pemerintah melalui Menteri Keuangan hobinya tidak mau bayar sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga : Ada Parkir Elektronik, Kenapa Warga Dipaksa Bayar Manual?

Politisi Gerindra itu meminta kondisi tersebut wajib menjadi perhatian khusus Komisi VI. Bahkan, menurutnya, Komisi VI harus bersikap tegas kepada Sri Mulyani. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.