Jaga Kontribusi Cukai Ke Penerimaan Negara, Yuk Dukung Roadmap IHT Inklusif

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemenko Perekonomian menyatakan, peran Industri Hasil Tembakau (IHT) cukup besar dalam mendukung perekonomian negara. Untuk itu, berbagai polemik terkait rencana pemerintah menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2021 harus didukung berbagai kalangan.

Hingga kini, IHT selalu dihadapkan pada polemik yang berkepanjangan. Besarnya potensi kontribusi cukai hasil tembakau menyebabkan kebijakan cukai semakin eksesif. Untuk itu, diperlukan arah jelas untuk meminimalisir kegaduhan polemik IHT dengan merumuskan strategi pengembangan IHT yang tepat. Pemerintah harus merumuskan strategi kebijakan penyusunan peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau dan rencana strategis pertembakauan nasional yang berbasis kesejahteraan petani dan pasar global, baik sebagai potensi pariwisata warisan budaya, maupun diversifikasi produk hasil tembakau non rokok.

Baca juga : Sambut Hari Kemerdekaan, Blibli Dukung UMKM Lokal

Sesmenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, peran IHT cukup besar dalam mendukung perekonomian negara (kontribusi PDB dan jumlah tenaga kerja). Dengan dinamika permasalahan yang dihadapi, perlu ditangani secara komprehensif dengan menjaga keseimbangan antar semua aspek, melalui kebijakan pemerintah yang sinergis dan terkoordinasi, dalam bentuk roadmap IHT. 

"Sehingga dapat dijadikan pedoman dan dapat memberikan kepastian bagi para pelaku Industri dan seluruh stakeholder terkait. Kemenko Perekonomian tidak cukup hanya menginisiasi pembahasan dengan kementerian terkait, namun perlu lebih aktif mengkoordinasikan kebijakan dalam melakukan penyusunan roadmap IHT yang berkeadilan," ujarnya, dalam Webinar Series Akurat Solusi: Roadmap Industri Hasil Tembakau yang Berkeadilan, di Jakarta, Sabtu (5/9).

Baca juga : Pentingnya Koordinasi Terkait lahan Pertanian dan Stok Daging Sapi

Kebijakan lain yang juga perlu segera dirumuskan bersama, terkait dengan strategi penurunan prevalensi (fiskal dan non fiskal), penanganan kelompok terdampak (petani, industri HT kecil dan pekerjanya), pengalihan produk alternatif hasil tembakau lainnya, dan lain-lain.

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka mengatakan, kebijakan IHT tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan yang ada meliputi terkait baik dari sektor kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian dan perdagangan. Dengan demikian, penyusunan roadmap IHT harus komprehensif dan melibatkan sejumlah pihak. "Beberapa hal yang dijadikan respect yakni perlu ada penyusunan roadmap IHT jangka menengah dan panjang. Perspektif ini perlu pertimbangan bersama," jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.