Sri Mul Berani Pasang Badan

 Sebelumnya 
Pemerintah juga akan melakukan berbagai tindakan prioritas belanja agar defisit tak melebar dari target. “Bila terjadi perubahan cost pendapatan, akan dilakukan offside belanja dengan berbagai tindakan refocusing atau prioritas lebih tajam,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, DPR dan Pemerintah menyepakati belanja negara naik sebesar Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2.750 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 2.747,5 triliun di RAPBN 2021. Sedangkan, penerimaan negara turun Rp 32,7 triliun menjadi Rp 1.743,6 triliun dari sebelumnya Rp 1.776,4 triliun.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menganggap, kenaikan utang justru berbarengan dengan pos belanja yang tidak efektif. Misalnya, stimulus kesehatan tahun depan lebih rendah. Padahal, belum tentu kurva pandemi bisa lebih baik.

Baca juga : Para Menteri Lupa Negara Lagi Cekak

Kata Bhima, cari utang merupakan perkara mudah. Apalagi, bunga yang diberikan Indonesia selalu lebih tinggi dari rata-rata negara ASEAN. Investor duduk manis bisa dapat 7 persen setahun dari parkir dana di SBN. Tapi utangnya dipakai apa itu yang jadi masalah. “Karena 19 persen lebih sudah habis tahun depan untuk bayar bunga utang,” ujarnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, lonjakan postur utang karena penerimaan negara anjlok. Sementara, pemerintah tidak merealokasi anggaran dengan semestinya. Bhima bahkan menuding pemerintah kurang kreatif. “Gali lubang tutup lubang, alias terbitkan surat utang baru untuk bayar utang jatuh tempo. Selalu begitu. Ada atau tidak ada pandemi, nggak ada bedanya,” sesalnya.

Kata Bhima, sebenarnya pemerintah bisa menahan laju utang agar tidak meningkat. Caranya, dengan membubarkan kementerian/lembaga yang anggarannya di atas Rp 200 miliar, namun tidak produktif.

Baca juga : Sri Mul Diingetin Jangan Kepedean

Dia menilai, resesi mejadi momentum untuk mereformasi birokrasi agar lebih ramping dan efisien. Selain juga bisa dengan menunda semua perjalanan dinas ASN.

Dari sisi penerimaan, Bhima usul agar cukai untuk barang yang berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan segera disahkan. “Misalnya cukai emisi karbon kendaraan bermotor, dan cukai minuman berpemanis,” tukasnya.

Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengatakan, tak masalah dengan utang tersebut. Sebab, sepanjang sejarah, pemerintah selalu mampu bayar utang tanpa membebani masyarakat.

Baca juga : Ahok Gak Bawa Hoki

“Belum pernah ada ceritanya, pemerintah minta rakyat bayarin utang pemerintah. Masih banyak negara yang jumlah utangnya jauh lebih besar daripada Indonesia,” katanya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.