Menteri PUPR Minta Pembahasan Kebijakan Libatkan Asosiasi

 Sebelumnya 
Basuki mengatakan supaya bisa diimplementasikan maka setiap rencana kebijakan harus didiskusikan dengan asosiasi. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dia meyakini sudah dikomunikasikan sehingga berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dapat diantisipasi.

“Soal hunian berimbang misalnya, tadi seperti arahan dari Pak Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN), bisa dilakukan tidak dalam satu hamparan. Bahkan setelah didiskusikan lagi bisa dalam satu provinsi atau kabupaten/kota, atau dikonversikan menjadi rumah susun (rusun),” ungkap Basuki.

Ia setuju bahwa semangat UUCK untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha dan membuka lapangan kerja harus terus dijaga. Namun di sisi lain, sebagai regulator pemerintah pun harus tetap memperlihatkan dukungan perlindungan kepada konsumen.

Baca juga : Pentingnya Pemulihan Gambut dan Mangrove

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, MT Junaedy yang dimintai tanggapannya sangat menyambut baik komitmen Menteri PUPR tersebut dan REI bersama asosiasi di bidang properti lainnya selalu siap untuk diajak berkoordinasi dan mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang ada.

“Pernyataan itu sangat melegakan sekali, dan komitmen ini menjadi pegangan bagi semua stakeholder termasuk dari asosiasi properti dan perumahan. Kami tentu berharap komitmen ini juga dipegang oleh seluruh perangkat kerja di Kementerian PUPR dalam pembuatan setiap kebijakan,” ungkap Junaedy yang dihubungi, Rabu (30/12).

Menurut dia, REI sangat mendukung adanya kemudahan usaha dengan tetap menjaga etika berbisnis termasuk pentingnya menjaga perlindungan konsumen. Bahkan di dalam kepengurusan DPP REI saat ini ada Waketum yang khusus membidangi advokasi dan perlindungan konsumen.

Baca juga : Wamentan Harvick Dorong Keberlanjutan Kebijakan Utama Pertanian

Wakil Ketua Komtap Luar Negeri Kadin Indonesia bidang Properti, Theresia Rustandi. Ia berharap Kementerian PURPR bisa berbicara dengan lebih detail kepada dunia usaha dan stakeholder terkait kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. "Bicara detail supaya semua jelas mana yang bisa masuk, mana yang tidak. Koordinasi jangan sekadar isi absen. Namun bisa rembukan efektif sampai ke hasilnya,” ujar Theresia.

Theresia menambahkan bahwa industri properti bisa menjadi penggerak ekonomi negara, mengingat industri properti tidak hanya terbatas pada subsektor perumahan namun ada 12 jenis properti lainnya yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja.

“Kami sangat menyambut positif adanya semangat dialog yang terbuka itu, dan sangat penting guna mencari jalan keluar terbaik dalam memenuhi cita-cita mulia UUCK,” pungkas Theresia. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.