Dark/Light Mode

Anggaran Kementerian Dipangkas Triliunan

Negara Ketatin Ikat Pinggang

Selasa, 26 Januari 2021 07:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Instagram)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Instagram)

 Sebelumnya 
Apa tanggapan menteri-menteri terkait pemangkasan ini? Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) membenarkan adanya pemangkasan tersebut. Kata dia, alasan pemangkasan anggaran untuk kebutuhan vaksinasi dan kegiatan perlindungan sosial pada 2021 ini.

“Karena kebutuhan pemerintah untuk pemberian vaksin dan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat bawah, maka Kementerian Perhubungan diadakan penghematan dalam bentuk refocusing sebanyak Rp 12,4 triliun. Dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,2 triliun,” katanya dalam rapat bersama Komisi V DPR, kemarin.

Mantan Direktur Utama angkasa Pura II itu menambahkan, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukannya mengacu kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, yaitu sumber penghematan berasal dari rupiah murni. “Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang dan belanja modal dilaku kan penghematan adalah belanja nonoperasional,” urainya.

Sementara kegiatan yang dikecualikan dan tidak bisa dilakukan refocusing adalah sumber dana nonrupiah murni, anggaran layanan perkantoran, anggaran keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), anggaran komitmen multiyears contract (MYC), dan prioritas pembangunan nasional pada 7 proyek strategis nasional (PSN).

Baca juga : Longsor Kota Kupang, 2 Warga Meninggal Dunia

“Berdasarkan kriteria, kami coba mengoptimasikan agar kegiatankegiatan yang memang strategis, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, harus menjadi perhatian,” kata menteri yang akrab disapa BKS ini.

Hal senada juga disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Kementerian yang dipimpinnya terkena potongan lebih dari Rp 6 triliun. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN 2021 sebanyak Rp 6,33 triliun. “Sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp 21,84 triliun berubah menjadi Rp 15,51 triliun,” kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, kemarin.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Syarif Abdullah alkadrie membenarkan semua anggaran kementerian yang bermitra dengan Komisi V DPR mengalami recofusing.

Meskipun mendukung, dia berharap bagi kementerian yang memiliki serapan anggaran yang baik, tidak dipotong secara besar-besaran. “Kementerian Perhubungan misalnya, serapan anggarannya tahun 2020 mencapai 95,58 persen. Jadi, harusnya diberi penghargaan. Kalaupun ada pemotongan, jangan besar-besar,” kata anggota Komisi I DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Senayan Sayangkan Guru Bukan Lagi Profesi Idaman

Menurutnya, dengan serapan anggaran sebesar itu, menandakan Kemenhub dapat mengelola uang negara dengan sebaikbaiknya. Terlebih sektor keselamatan transportasi di bawah Kemenhub pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, merupakan isu yang tak boleh diabaikan.

“Yang saya harapkan, Kementerian Perhubungan jangan hanya menerima takdir itu saja dari Kementerian Keuangan. Komisi V hendaknya berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan supaya refocusing ini tidak terjadi sebesar ini,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Banggar DPR lainnya, Syaifullah Tamliha. Dia berharap, pengurangan anggaran di mitra kerjanya tidak besar. “Kalau dari draf yang saya terima, memang ada pengurangan di sejumlah kementerian mitra kerja Komisi I .Tapi, belum kami bahas. Biar pihak Kementerian yang mengungkap berapa jumlah pengurangannya,” kata anggota Komisi I DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah mendukung upaya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghemat anggaran di seluruh K/L. Menurutnya, kebutuhan anggaran di masa pandemi akan sangat dinamis.

Baca juga : Istri KSAD Belajar Kegigihan Melestarikan Budaya Tradisional Dari Tari Sintren

Hal itu merupakan konsekuensi untuk menangani pandemi Covid-19. Misalnya, kata dia, pada awalnya untuk pengadaan vaksin dianggarkan sekitar Rp 19 triliun. Ternyata masyara kat meminta semua digratiskan. “Tentu terjadi lonjakan anggaran yang luar biasa untuk pengadaan vaksin,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Menurutnya, refocusing itu bukan berarti mengabaikan program pemerintah. namun, memangkas anggaran yang tidak mendesak. “Refocusing anggaran untuk sesuatu yang bisa ditinggalkan,” jelasnya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.