Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera membangun transportasi publik. "Khususnya kota-kota yang penduduknya sudah di atas 1 juta. Jangan telat, demi kelancaran lalu lintas,” ungkap Brodjo, sapaan akrab Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (23/4).
Brodjo meminta, Pemda tidak banyak berpikir mengenai potensi kerugian. Karena, membangun transportasi publik sudah menjadi keharusan. Jika rugi, Pemda harus memberikan subsidi.
“Kalau bicara subsidi, tidak semua subsidi jelek. Jauh lebih baik subsidi angkutan umum, daripada subsidi BBM," cetusnya.
Brodjo menyarankan Pemda meniru Hongkong, bila ingin mengurangi beban subsidi. Yakni, melakukan pengelolaan transportasi dengan mengombinasikan angkutan umum dengan bisnis properti.
Baca juga : Erin Taulany Balik Dihina Gila Harta
Brodjo mengungkapkan, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, pemerintah pusat akan melakukan pembangunan infrastruktur transportasi. Menurutnya, ada 6 kota yang akan diprioritaskan akan dibangun transportasi publik. Yaitu, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar.
Fasilitas angkutan umum yang akan dibangun kombinasi Mass Rapid Transit (MRT), Light rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT).
Bikin Otoritas Transportasi
Brodjo juga mendorong DKI Jakarta dan sekitarnya segera membentuk badan Otoritas Transportasi Publik. Menurutnya, otoritas itu diperlukan untuk mengintegrasikan transportasi publik di kawasan ibukota sekaligus mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
Baca juga : Ajak Keluarga, Sandi Tiba di TPS
“Konsepnya bisa seperti konsorsium. Otoritas itu nanti membawahi BUMN dan BUMD terkait transportasi,”ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono belum mau buka-bukaan tentang bentuk Otoritas Transportasi Publik tersebut. Menurutnya, kemungkinan, otoritas baru itu dibentuk untuk memperkuat lembaga yang telah ada seperti BPTJ. Karena, saat ini, BPTJ masih bergantung kepada pemerintah terkait pembiayaan.
"Kalau di New York, Meksiko, dan Singapura itu badannya kuat. Operatornya sudah menghasilkan uang, sehingga sudah self-financing, walau masih disubsidi. Kalau kami kan belum," ujarnya.
Bambang ingin, otoritas baru tersebut nanti mandiri. Dia mengungkapkan, konsorsium BUMN dan BUMD kemungkinan akan dipisahkan karena pemilik kewenangannya berbeda. BUMN yang direncanakan berada di bawah koordinasi otoritas adalah PT KCI, Perum PPD, Perum Damri, serta LRT Jabodebek.
Baca juga : Menpora: Masa Depan Indonesia Ada Ditangan Anak Muda Kreatif
Konsorsium itu akan diketuai PT KCI, karena mengangkut penumpang paling banyak. Sementara, untuk BUMD, perusahaan yang direncanakan bergabung ke konsorsium adalah PT MRT, LRT Velodrome - Kelapa Gading, dan Transjakarta. Perseroan yang mengetuai konsorsium itu belum diputuskan.
"Dulu, saya usul Transjakarta yang banyak penumpangnya. Tapi terserah saja," jelasnya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
