Dark/Light Mode

Pangkas Jumlah Direksi dan Komisaris

Jurus Erick Jitu Tekan Cost Garuda Indonesia

Senin, 16 Agustus 2021 05:47 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021).(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021).(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).

 Sebelumnya 
Sepanjang kinerja pada 2020, Garuda Indonesia menjalankan berbagai upaya strategis dalam menunjang langkah-langkah pemulihan kinerja. Di antaranya, optimalisasi lini bisnis penunjang. Seperti kargo dan charter, pengoperasian dua pesawat passenger freighter, dan perluasan jaringan penerbangan kargo internasional.

Tak cuma itu, perseroan juga mengambil langkah negosiasi beban sewa pesawat bersama lessor, hingga kebijakan rasionalisasi pegawai yang dijalankan secara proporsional dalam menyikapi penurunan demand layanan penerbangan.

Dengan begitu, berikut ini susunan jajaran Komisaris dan Direksi Garuda yang baru. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Timur Sukirno, Komisaris Chairul Tanjung, dan Komisaris Independen Abdul Rachman.

Baca juga : Efisiensi, Jumlah Komisaris Dan Direksi Garuda Dipangkas

Sementara jajaran direksi adalah, Direktur Utama Irfan Setiaputra, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Prasetio, Direktur Operasi Tumpal Manumpak Hutape, Direksi Human Capital Aryaperwira Adileksana, Direktur Teknik Rahmat Hanafi dan Direktur Layanan & Niaga Ade R Susardi.

Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mendukung keputusan pemerintah.

“Sekarang, yang paling penting buat Garuda bagaimana bisa survive. Salah satunya dengan pangkas jajaran direksi dan komisaris. Sehingga penghematan pengeluaran bisa dilakukan,” ujar Abra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Yenny Wahid Mundur Dari Kursi Komisaris Garuda Indonesia

Abra juga mendukung bisnis non penumpang yang tengah ditekuni perseroan. Menurutnya, apa yang dilakukan Garuda Indonesia memang sudah seharusnya. Mengingat kinerjanya yang terus menurun, membuat maskapai milik negara ini mencari inovasi agar bisa bertahan.

“Kita tahu, kinerja BUMN akan mempengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau BUMN semakin sakit dan jadi beban buat APBN, akan jadi beban buat rakyat juga. Jadi memang harus dipikirkan solusinya,” ucap Abra.

Sehingga dia bilang, upaya restrukturisasi Garuda Indonesia ini menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari. Karena Garuda tidak bisa terus menerus mengandalkan dana talangan dari pemerintah.

Baca juga : DPR Terima Donasi 1 Juta Masker Dari Hetzer Medical Indonesia

“Restrukturisasi itu bukan melulu terkait utang dan beban finansial. Tapi juga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah pesawat,” tutupnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.