Jokowi Lagi Bahagia

 Sebelumnya 
Hal yang bikin Sri Mul happy adalah penerimaan negara yang terus tumbuh. Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara tahun ini mencapai Rp 2.003,1 triliun. Capaian tersebut setara 114,9 persen dari target sebesar Rp 1.743,6 triliun. Penerimaan tahun 2021 juga berhasil tumbuh 21,6 persen dari tahun sebelumnya, serta lebih tinggi dari penerimaan negara di sebelum pandemi.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas membaiknya kinerja perekonomian di 2021. Melihat capaian di 2021, ia optimis, pertumbuhan ekonomi 2022 yang dipatok dipatok 5,2-5,5 persen bisa direalisasikan. “Ada beberapa faktor pendukung yang bisa dioptimalkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2022,” kata Heri, kemarin.

Baca juga : Jokowi: Pandemi Dan Ekonomi Ibarat 2 Tubuh Di Ujung Ayunan

Heri berpendapat, meskipun belum maksimal, capaian ekonomi 2021 sudah tumbuh positif dibanding 2020 yang tumbuh minus 2,07 persen. Capaian 2021 itu bisa menjadi pijakan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2022.

Data BPS menyebutkan, pada kuartal III-2021, kinerja lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan sudah tumbuh positif. Sementara lapangan usaha mobilitas seperti penyediaan akomodasi dan makan-minum serta transportasi dan pergudangan masih mengalami kontraksi. “Sektor ini perlu diberi stimulus lagi,” sarannya.

Baca juga : Tinjau Pameran IKM Bangkit, Jokowi Apresiasi Produk Pengrajin Bali

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tahun ini perekonomian domestik akan menghadapi sejumlah tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan 2021. Tantangan pertama, potensi melonjaknya tingkat inflasi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Bhima menerangkan, meski konsumsi mulai naik, tapi harga kebutuhan pokok, termasuk harga gas LPG, juga naik. Ke depan, tarif listrik dan harga BBM juga mau naik. "Inflasi bisa tembus 5 persen, sementara kenaikan upahnya cuma 1 persen. Ini berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun," kata Bhima, kemarin. 

Baca juga : Pandemi Terkendali, Airlangga Pede Ekonomi Bakal Segera Bangkit

Tantangan kedua, adanya ancaman dari pengetatan kebijakan moneter atau tapering off oleh The Fed. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas moneter di dalam negeri.

Tantangan ketiga, kebijakan pajak akan lebih agresif. Salah satunya dengan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, program tax amnesty, dan kenaikan tarif cukai. Menurutnya, akumulasi dari pajak yang agresif akan menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana Pemerintah dengan perbankan. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.