Kali Ini, Kita Bisa Bikin Repot China

 Sebelumnya 
Kebutuhan batubara dalam negeri diprediksi meningkat di tahun 2022 dengan 190 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota DMO tahun lalu yang mencapai 137,5 juta ton.

"Kami tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik," urai Erick.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberi penjelasan. Dia bilang, larangan ekspor batubara bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik di dalam negeri. Jangan sampai Indonesia mengalami krisis energi dengan alasan ekspor.

Baca juga : Soal Larangan Ekspor Batubara, Ini Kata Adaro

"Pilihan yang sulit apakah listrik di Indonesia mati tapi tetap kita ekspor. Kalau listriknya mati dan kita tetap ekspor batubara, ya Indonesia sendiri yang akhirnya pemulihan ekonominya terancam," terangnya.

Dia menyadari, dua pilihan tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah. Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan, keputusan diambil dengan hati-hati. Menurutnya, setiap keputusan akan disertai pengorbanan. Namun, kebijakan dipilih dengan melihat dampaknya yang seminimal mungkin bagi perekonomian dan masyarakat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, kebijakan ini sudah tepat. Tidak peduli nasib pengusaha atau negara lain. Karena yang terpenting adalah keandalan PLN menyalurkan listrik untuk kebutuhan dalam negeri.

Baca juga : Indef: Malapetaka Jika Listrik PLN Padam

Fahmy juga mengacungi jempol karena Presiden Jokowi lebih memprioritaskan rakyat ketimbang pengusaha dan penerimaan negara. "Ini surprise buat saya. Karena Pemerintah berani melarangan ekspor dan dampaknya juga ke penghasilan negara. Tapi, rupanya Jokowi memang lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada pengusaha," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira juga mengapresiasi Pemerintah dan PLN yang berupaya untuk menjaga kestabilan pasokan dalam negeri. Menurutnya, kekayaan batubara yang dimiliki Indonesia memang seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Aspebindo berharap, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bersama PLN mampu menjaga pasokan batubara dalam negeri dengan menyesuaikan harga acuan batubara (HBA) DMO dengan harga internasional. Dari fenomena kelangkaan ini, Anggawira menyebut perlunya wadah komunikasi yang melibatkan para pelaku usaha batubara nasional dalam merumuskan kebijakan.

Baca juga : Jangan Nekat Ekspor Sebelum Kebutuhan Dalam Negeri Terpenuhi, Izin Usaha Bisa Dicabut

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga menilai kebijakan ini sangat berguna untuk kepentingan listrik dalam negeri. Jika saat ini ekspor batubara tetap dilakukan, dampaknya dapat mempengaruhi kurangnya pasokan yang berdampak pada lebih dari 80 juta pelanggan PLN. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.