KSP Minta K/L Bikin Program Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan

 Sebelumnya 
Aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, tambah dia, yakni renaksi dalam bentuk intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan air minum layak, sarana sanitasi, bantuan sosial, hingga pendidikan anak usia dini.

“KSP mengusulkan adanya integrasi data penerima bansos agar keluarga yang paling tidak sejahtera yang memiliki ibu hamil, baduta, dan remaja putri mendapat paket lengkap, yakni PKH, BPNT/kartu sembako, dan KIP untuk mendukung wajib belajar 12 tahun agar tidak terjadi pernikahan di bawah 21 tahun,” ungkap Brian.

Baca juga : PKS Minta Prokes Di Sekolah Diperketat

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas, Selasa (11/1), Presiden Jokowi menyampaikan arahan, bahwa program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan seremonial hanya dengan bagi-bagi makanan tambahan dan gizi yang selalu dilakukan kementerian/lembaga di akhir tahun.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan, percepatan penurunan stunting dilakukan secara terpadu di bawah Kemenkes dan BKKBN serta dan berbasis Satu Data Indonesia. Dengan demikian target 3 persen per tahun dalam menurunkan angka kekerdilan pada balita bisa dicapai.

Baca juga : HNW Beri Program Tambahan Makanan Untuk Posyandu

“Kepala Staf Kepresidenan menjadi anggota tim pengarah percepatan penurunan stunting. Karena stunting adalah isu nasional, yang upaya percepatan penurunan angka stungting menjadi prioritas nasional, maka KSP mempunyai tugas mengawalnya,” jelas Brian. [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.