Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengendus ada kelompok-kelompok tertentu yang bakal menunggangi aksi massa di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini. Salah satunya, kelompok teroris. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, saat ditemui wartawan, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Awalnya, Moeldoko mengatakan, ada beberapa kelompok yang akan menunggangi aksi saat MK mengeluarkan putusan hari ini. Kelompok- kelompok ini tak menginginkan adanya rekonsiliasi usai pelaksanaan Pilpres 2019. Kelompok-elompok ini mengusung agenda dan kepentingan lain. “Kami sudah tahu itu. Siapa-siapa, sudah tahu. Kelompok mana saja, sudah kami petakan,” ujar eks Panglima TNI ini.
Salah satu kelompok itu, jelas Moeldoko, adalah kelompok teroris. Aparat keamanan sudah mendeteksi 30 orang teroris yang masuk ke Jakarta. 30 teroris itu, bisa saja bercampur dengan ribuan peserta aksi yang diperkirakan Moeldoko bakal menggelar demonstrasi di sekitar.
Baca juga : Menaker: Jumlah Pengaduan THR Terus Turun
Meski begitu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu meminta masyarakat tak khawatir. Aparat keamanan sudah memantau pergerakan para teroris. “Sudah kita lihat dan kenali. Nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu. Tinggal kita ambil aja,” tutur Moeldoko.
Aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri telah menyiapkan 40 ribu personel untuk melakukan pengamanan. “Kekuatan kita sudah antisipasi. Kekuatan sementara cukup memadai. Masyarakat nggak usah khawatir. TNI Polri kerahkan kekuatan besar,” ujar Moeldoko lagi.
Kepada massa yang aksi, Moeldoko mewanti-wanti tidak coba-coba membuat kerusuhan. Dia menegaskan, aparat tidak segan bertindak tegas bila ada massa yang melakukan kerusuhan. “Pasti. Kalau nyata-nyata melakukan tindakan sebagai perusuh, kita pasti tegas,” tegasnya.
Baca juga : Makar, Kivlan Zen Jadi Tersangka
Moeldoko juga meminta masyarakat bisa menerima apa pun keputusan MK. Dia meyakini, masyarakat menginginkan suasana yang baik dan tidak mengganggu kenyamanan. “Pemerintah pun ingin suasana berjalan baik,” tutupnya.
Dari pihak Kepolisian, Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, memprediksi aksi demo saat putusan sengketa Pilpres 2019 di MK tak akan berujung rusuh. Dari estimasi Polri, gerakan massa tak semasif aksi 21-22 Mei yang berujung kerusuhan di kawasan Jalan MH Thamrin dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Gangguan di pelaksanaan putusan MK ini tidak semasif, serawan ketika massa 21-22 di Bawaslu,” kata Dedi, di Mabes Polri, kemarin. “Insya Allah nggak (ada kerusuhan),” imbuh Dedi.
Baca juga : Kasus Korupsi Kapal, KPK Tetapkan 4 Tersangka
Sekali pun begitu, korps baju coklat tetap melakukan antisipasi. “Secara umum sudah dipersiapkan secara matang. Masyarakat tetap tenang, silakan menjalankan aktivitasnya seperti biasa,” ujar jenderal bintang satu itu.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk tidak memberikan izin aksi massa di depan MK pada saat pembacaan putusan. Mereka tak ingin kejadian rusuh 21-22 Mei terulang kembali, karena massa aksi diberi kelonggaran demo di depan Bawaslu.
Sementara Menko Polhukam Wiranto menyebut, jika masih ada yang demo, itu berarti demo liar. Wiranto mengancam bakal mencari penggerak dan sponsor aksi demo liar itu. “Nanti akan kita cari,” tegasnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
