Sri Mulyani Manut Maunya Jokowi 

 Sebelumnya 
Bendahara negara ini mengungkapkan, langkah ini merupakan cara menyiasati kompensasi yang diberikan pemerintah lantaran ditahannya tarif listrik untuk masyarakat menengah ke bawah. Sri Mul mengusulkan, adanya subsidi energi untuk listrik dari Rp 56,5 triliun menjadi Rp 59,6 triliun, alias ditambah Rp 3,1 triliun. Dengan kompensasi yang diberikan sebesar Rp 21,4 triliun.

Dari paparan Sri Mul, diketahui keekonomian tarif listrik sudah melonjak, jauh dari asumsi pemerintah dalam APBN tahun 2022. Misalnya, tarif listrik untuk rumah tangga (RT) 900 VA yang saat ini Rp 1.352 per Kwh, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 1.533,1 per Kwh. Untuk golongan RT 1.300-6.600 VA tarifnya saat ini Rp 1.444 per Kwh, harga keekonomiannya sudah Rp 1.533 per Kwh.

Bagaimana tanggapan Banggar DPR? Usulan pemerintah yang disampaikan Sri Mul ini langsung disetujui. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, dengan tambahan subsidi itu dipastikan harga BBM, LPG dan listrik tidak naik. 

Baca juga : Subsidi Energi Dan Perlinsos Naik, Sri Mulyani: Ini Manfaat APBN Buat Rakyat

"Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuhnya kepada harga domestik," kata Said.

Pemerintah dan DPR juga sepakati tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 18,6 triliun. Selanjutnya, ada tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun. Namun, pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun.

Defisit APBN 2022 akhirnya disepakati pada level 4,50 persen PDB atau Rp 868 triliun, lebih rendah dari yang sebelumnya 4,8 persen PDB atau Rp 840,2 triliun.

Baca juga : Peneliti BRIN: Penyesuaian Harga BBM Pilihan Tepat Saat Harga Minyak Dunia Melonjak

Sejumlah anggota dewan memberikan catatan kepada pemerintah. Antara lain, tambahan anggaran pendidikan, penggunaan belanja yang tepat sasaran, dan penempatan dana di Himpunan Bank Negara (HIMBARA) oleh pemerintah untuk mendukung kemampuan PLN dan Pertamina.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memberikan apresiasi atas kebijakan ini. Menurut dia, tambahan subsidi ini memang langkah yang tepat.

Dengan kebijakan ini, harapannya, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar listrik ataupun Pertalite bisa disimpan atau dialokasikan untuk konsumsi yang lain. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga. "Selain itu, kebijakan ini bisa meredam kenaikan inflasi," kata Yusuf, kemarin. 

Baca juga : PLN Dukung Toyota Kembangkan Kendaraan Listrik Di Indonesia

Senada disampaikan Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira. Kata dia, kebijakan ini membuat harga listrik, BBM dan LPG 3 kg akan terjaga sampai akhir tahun. Jika dilepas ke harga pasar, bisa mendorong kenaikan inflasi, di samping inflasi harga pangan yang bergejolak. 

Hanya saja, Bhima menilai, kenaikan anggaran perlindungan sosial terbilang kecil. Apalagi bila melihat masih kecilnya daya pemulihan ekonomi kelompok menengah ke bawah. Menurut dia, tambahan anggaran perlindungan sosial mestinya Rp 50-80 triliun. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.