Sri Mulyani Manut Maunya Jokowi 

RM.id  Rakyat Merdeka - Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Rusia-Ukraina sepertinya tak akan bikin kantong rakyat terkuras. Soalnya, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memilih menambah subsidi ketimbang menaikkan harga BBM dan tarif listrik. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Jokowi.

Harga minyak mentah yang bergejolak sejak Maret lalu, bikin rakyat waswas dan cemas. Bagaimana tidak, Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengisyaratkan, akan menaikkan harga BBM subsidi, LPG, dan tarif listrik untuk mengatasi persoalan itu.

Bahkan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kenaikan BBM dan tarif listrik tak terelakkan. Soalnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, harga minyak mentah dipatok 63 dolar AS per barel. Namun, gara-gara perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah dunia sempat melambung hingga 140 dolar AS per barel. 

Baca juga : Subsidi Energi Dan Perlinsos Naik, Sri Mulyani: Ini Manfaat APBN Buat Rakyat

Pemerintah beranggapan, kalau harga BBM tidak dilepas sesuai harga keekonomiannya, bisa-bisa APBN jebol. Bukan cuma itu, Pertamina yang mendapat penugasan menyalurkan BBM bersubsidi bisa ikutan ambruk karena harus menanggung selisih harga.  

Namun, setelah menimbang banyak hal dan mendengarkan keluhan rakyat, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, elpiji dan tarif listrik untuk masyarakat bawah.

Hal tersebut disampaikan Sri Mul saat menghadiri rapat dengan Banggar DPR, di Jakarta, kemarin. Dalam rapat ini, Sri Mul minta persetujuan DPR untuk menaikkan belanja subsidi. 

Baca juga : Peneliti BRIN: Penyesuaian Harga BBM Pilihan Tepat Saat Harga Minyak Dunia Melonjak

Sri Mul menyampaikan, untuk meredam dampak lonjakan harga komoditas global ini hanya ada dua cara. Pertama, menambah subsidi. Kedua, menaikkan harga BBM dan listrik. "Tidak ada pilihan di antara dua itu. Pilihannya hanya dua," kata Sri Mul.

Lalu, kata dia, pihaknya memutuskan, menaikkan anggaran belanja subsidi energi dan kompensasi. Pilihan ini berakibat pengeluaran belanja membesar. Dalam proposalnya, Sri Mul meminta tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 443,6 triliun.

Rinciannya, anggaran subsidi energi, untuk BBM dan LPG, serta listrik, yang awalnya ditetapkan sebesar Rp134,0 triliun naik menjadi  Rp208,9 triliun, sejalan dengan kenaikan asumsi minyak mentah dunia yang naik ke level 100 dolar AS per barel. Sementara anggaran untuk kompensasi energi pun dinaikkan, dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun. 

Baca juga : PLN Dukung Toyota Kembangkan Kendaraan Listrik Di Indonesia

Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun. Tujuannya, guna menjaga daya beli di tengah ancaman lonjakan inflasi. Dengan penambahan itu, belanja negara diperkirakan akan melonjak menjadi sebesar Rp 3.106,4 triliun, dari awalnya target APBN 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun.

Dalam rapat itu, Sri Mul memberi sinyal tak akan menaikkan tarif listrik untuk masyarakat kelas menengah bawah. Namun, pemerintah akan menaikkan tarif untuk pengguna daya di atas 3.000 VA. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, kebijakan ini sudah sesuai dengan arahan Jokowi.

"Bapak Presiden di sidang kabinet, sudah menyetujui beban kelompok rumah tangga yang mampu direpresentasikan untuk fiskal. Langganan listrik di atas 3000 VA boleh ada kenaikan harga listrik, hanya segmen itu ke atas," ungkapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.