Menteri Agus Gumiwang Undang KPK Ke Kantornya

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyaluran dana bantuan sosial di Kemsos harus diawasi ketat. Jangan sampai, dana ratusan miliar itu malah dikorup. Senin (17/12), Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi ke kantornya, di Jakarta. Hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif.

Laode diminta mengisi acara Workshop Anti Korupsi dengan Tema “Menuju Indonesia Bebas dari Korupsi” dan “Komitmen Bersama Cegah dan Berantas Korupsi di Gedung Aneka Bhakti, kemarin.

Baca juga : Ketum PPP Sebut Yaya Purnomo Makelar Kepala Daerah

Pada kesempatan itu, Laode meminta Mensos Agus Gumiwang menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial sehingga tidak terjadi penyelewengan. Misalnya, dengan memperbaiki data penerima bansos.

“Karena ini penting supaya tidak gampang diselewengkan,” kata Laode saat  Dia menyarankan, perbaikan data penerima bansos lebih baik jika dilakukan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga sesuai nama penerima dengan yang ada didata. Dengan begitu, penyelewengan dana bansos bisa diantisipasi.

Baca juga : Penuhi Panggilan KPK, Boediono Irit Bicara

“Data yang valid sangat membantu mengurangi penyelewengan bantuan dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial,” kata Laode.  Dalam kesempatan itu, Laode juga mengapresiasi sikap pejabat Eselon I dan II dan seluruh jajaran kementerian yang menyatakan komitmen akan mewujudkan prinsip clean and good governance di Kemensos.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang menyatakan, kementeriannya serius dan mengklaim sudah bertindak nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. 
Kemsos menaruh perhatian, khusus pada proses pengawasan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pada layanan publik yang dimiliki oleh Kemensos. Pengawasan kepada dua sektor tersebut, dilakukan dengan pendekatan model tiga pilar pengendalian. 

Baca juga : Jokowi Larang Rakyat Jambi Tanam Sawit Di Lahan Sosial

“Ada tiga pihak yang terlibat dalam pengendalian. Pertama adalah Satuan Kerja itu sendiri. Kedua Aparat Pengawas Internal dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal serta yang terakhir adalah Aparat Penegak Hukum,” kata Mensos. Dengan konsep tiga pilar pengendalian, terlihat jelas satuan kerja punya peran sangat strategis sebagai garda terdepan dalam proses pengendalian pada bidangnya masing-masing. 

“Maka saya sangat menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial agar dapat berperan aktif dalam proses pengendalian dalam rangka terwujudnya good and clean governance ,” kata Mensos.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.