Sebut Orang Kemenkeu Iblis Atau Setan, Bupati Meranti Dituntut Minta Maaf

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuntut Bupati Meranti Muhammad Adil untuk minta maaf, usai melontarkan pernyataan yang menyebut orang Kementerian Keuangan iblis atau setan.

Menurutnya, pernyataan tersebut amat tidak pantas. Apalagi, Muhammad Adil adalah seorang pimpinan daerah, yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan.

Bupati Meranti Muhammad Adil dalam Rakornas di Pekanbaru, 8 Desember 2022. (Foto: YouTube)

"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," kata Yustinus melalui keterangan video, yang dibagikan via Twitter, Minggu (11/12).

Menurutnya, sesuai Undang-Undang, Kementerian Keuangan justru telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga : Kerek Daya Saing, Kemenperin Percepat Transformasi Digital Manufaktur

Dana ini, tak hanya dialokasikan untuk daerah penghasil saja. Tetapi juga untuk daerah sekitar. Agar sama-sama merasakan kemajuan dan kemakmuran.

"Tahun ini, Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti. Atau 4 kali lipat PAD Meranti, yang besarnya Rp 222 miliar," terang Yustinus.

"Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil, agar segera meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi. Agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," tegasnya.

Sekadar latar, peristiwa ini bermula saat Adil mencecar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, 8 Desember 2022.

Dia memprotes pidato Gubernur Riau Syamsuar, yang menyebut adanya penurunan DBH di Bumi Lancang Kuning.

"Mungkin secara umum, ada. Tapi, di tempat saya itu, DBH-nya bukan malah menurun. Minyak kami malah bertambah banyak. Bahkan, hampir 8.000 barel/d," ungkap Adil dalam Rakornas yang ditayangkan kanal YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.

Baca juga : Ruangguru PHK Ratusan Karyawan, Belva Devara Minta Maaf

Atas hal tersebut, Adil mengaku telah tiga kali menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk meminta waktu audiensi.

Tapi menurutnya, Kementerian Keuangan selalu menjawab agar audiensi dilakukan secara online.

"Kalau dituntut bertambah, pendapatan kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kementerian Dalam Negeri, kok bisa offline. Terima kasih kepada Pak Toni, mewakili Kementerian Dalam Negeri, karena telah menerima kami. Tapi, dengan Kementerian Keuangan, susahnya nggak ketulungan," papar Adil.

Dia menerangkan, tahun 2022, Kabupaten Meranti menerima DBH Rp 114 miliar. Waktu itu, dalam perencanaan pembahasan APBD, hitungannya 60 dolar AS/barel.

Di pembahasan APBD 2023, Adil memastikan, kabupaten yang dipimpinnya dapat mengikuti Nota Pidato Pak Presiden 16 Agustus 2022. Dengan asumsi 100 dolar AS/barel.

"Waktu zoom, Kementerian Keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak, barulah bisa menjelaskan bahwa 100 dolar AS per barel. Sampai ke Bandung, Kementerian Keuangan saya kejar. Tapi, dari mereka, yang hadir bukan orang yang berkompeten. Entah staf atau apa. Sampai waktu itu saya ngomong, ini orang Keuangan, isinya nih iblis atau setan," beber Adil. 

Baca juga : ASN Kemenkes Ikuti Pelatihan Literasi Digital

"Nah hari ini, saya kejar lagi Bapak kemari. Saya mau tahu kejelasannya. Pertama, penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? 60 dolar AS, atau 80 dolar AS yang Bapak sampaikan, atau 100 dolar AS sesuai pidato Pak Jokowi," imbuhnya.

Adil menuturkan, produksi minyak Meranti naik besar sekali. Tahun ini, 13 sumur dibor. Tahun 2023, ada tambahan 19 sumur.

Berarti, menurutnya, target harian Meranti bukan 9.000 barel/d.

Adil yang tak terima dengan situasi ini, lantas meminta pemerintah mengeluarkam surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. 

"Jadi kalau seandainya kami naik penghasilan besar dianggap penurunan, saya berharap nanti Bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat," tegasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.