Jokowi Kecewa, Anggaran Stunting Rp 10 M Tersedot Untuk Rapat Dan Perjalanan Dinas

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menegaskan, saat ini pemerintah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.

Jokowi bilang, jalan menuju Indonesia Emas 2045 oenuh tantangan yang tidak mudah.  Terlebih, situasi global - terutama ekonomi dunia - sedang tidak mendukung. 

"Dalam pertemuan di G7 Hiroshima Jepang, saya bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva. Beliau bilang, 96 negara kini sudah menjadi pasien IMF. Dulu tahun 1998, nggak sampai 10 negara saja sudah geger," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6)

Hal itu menunjukkan, situasi global saat ini betul-betul sangat sulit. Secara teknis, Eropa bahkan sudah masuk ke resesi.

"Informasinya yang jelek-jelek seperti itu," imbuh Presiden RI ke-7 itu.

Karena itu, Jokowi meminta setiap rupiah yang dibelanjakan - baik itu dari APBN, APBD yang ada di BUMN - harus produktif. Apalagi, cari uangnya juga bukan perkara gampang. Apakah itu dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, deviden.

"Sekali lagi, mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," ucap Jokowi.

Tersedot Perjalanan Dinas

Dalam konteks ini, Jokowi memandang penting peran pengawasan. Itu sebabnya, setiap kali turun ke lapangan, turun ke bawah, Jokowi selalu berusaha memastikan, bahwa apa yang diprogramkan betul-betul sampai ke rakyat. 

"Karena kita memang lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, hati-hati. Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati. Dipelototi turun ke bawah saja, masih ada yang bablas," papar Jokowi.

Terkait hal tersebut, Jokowi meminta pengawasan harus berorientasi pada hasil. Jangan prosedur belaka. 

Mengutip pernyataan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Ateh,  Jokowi menyebut 43 persen anggaran berpotensi tidak optimal.

Dia pun mencontohkan anggaran pengentasan stunting senilai Rp 10 miliar. Mestinya, kata Jokowi, anggaran itu dipelototi, dilihat betul untuk apa anggaran Rp 10 miliar itu.

Baca juga : Jokowi Tegaskan Pentingnya Kesetaraan, Kolaborasi Dan Kerja Sama Global

"Jangan membayangkan nanti akan dibelikan telur, susu, protein, atau sayuran. Coba dilihat detil. Baru saja minggu lalu saya cek di APBD Mendagri. Ternyata dari anggaran Rp 10 miliar itu, terdapat biaya perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat Rp 3 miliar, penguatan dan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur, nggak sampai Rp 2 miliar. Kapan stunting-nya akan selesai, kalau caranya seperti ini," keluh Jokowi.

"Ini yang harus diubah. Kalau anggarannya Rp 10 miliar, mestinya yang lain-lainnya itu cuma Rp 2 miliar. Yang Rp 8 miliar, langsung dibelanjakan telur, daging, dan telur. Berikan ke yang stunting. Konkretnya, kira-kira seperti itu," tegasnya.

Hal lain yang disoroti Jokowi di APBD adalah pengembangan UMKM. Tanpa menyebutkan nama daerahnya.

Total anggarannya Rp 2,5 miliar. Tapi ternyata, mayoritas serapannya sebesar Rp 1,9 miliar, tersedot untuk honor dan perjalanan dinas.

"Nantinya, sisa yang Rp 0,6 miliar itu juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan. Istilah-istilah yang absurd, tidak konkret. Harusnya kan langsung saja, itu untuk modal kerja. Untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran, itu kan jelas," beber Jokowi.

Berorientasi hasil

Jokowi meminta BPKP serius mengarahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian dan lembaga membelanjakan hal-hal yang konkret. Supaya bisa produktif. 

"Saya lihat lagi di sebuah kabupaten. Pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini jelas lho. Tapi ini saya lihat pada senyum-senyum. Berarti BPKP ini sebetulnya sudah mengerti semua. Saya hanya ingin menegaskan, kita harus berorientasi hasil, jika ingin bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Dia lantas memaparkan rincian pembangunan balai untuk membangun dan merehab. Anggarannya Rp 1 miliar. Meski angkanya kecil, Jokowi tetap memelototi.

Mestinya, dari angka Rp 1 miliar itu, dana Rp 900 juta digunakan untuk merehab. Tapi faktanya, duit Rp 734 juta atau 80 persen dana dibelanjakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas. 

"Ini sudah nggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian. Inilah tugas berat BPKP. Begitu bisa membalikkan, 80 persen untuk tujuan konkret dan 20 persen untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, baru APBN atau APBD disebut produktif," jelas Jokowi.

"Karena tangan BPKP itu kan sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya, bisa mengawal, mengawasi, dan mengarahkan. Apalagi, provinsi, kabupaten, dan kota itu takut dengan BPKP. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," tandasnya.

Tak cukup sampai di situ. Jokowi mengambil contoh kemiskinan daerah. Kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen.

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Urgensi PPHN Untuk Hadapi Perubahan Geopolitik Dunia

Hal-hal seperti itu, tegas Jokowi, mestinya diprioritaskan. Serta diawasi dan diidentifikasi masalahnya. Berikan rekomendasi, dampingi, dan kawal. Agar anggaran kita terserap produktif.

"Sekali lagi, kita ini bersaing dengan negara-negara lain. Kita beruntung, pertumbuhan ekonomi kita, kalau di G20 itu masuk dua besar terbaik," tutur Jokowi, disambut tepuk tangan meriah hadirin. 

Jangan Tutupi Data

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,3 persen, dan kuartal pertama tahun ini 5,03 persen. Inflasi turun, dari 5,9 persen menjadi 4 persen.

Jokowi mengatakan, kondisi makro ini sudah relatif bagus. Karena itu, hal-hal yang tadi disampaikan, harus dikawal dan diawasi, agar dapat sinambung.

Menurutnya, perkuatan pengawasan internal jangan hanya menjadi aksesoris. Jangan ada data yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada yang salah, tunjukkan saja kesalahannya. Beri tahu cara memperbaikinya.

"Saya meminta seluruh daerah, agar tidak mengabaikan seluruh rekomendasi BPKP," tegas Jokowi.

Tunjangan Kinerja

Di akhir pidato, Jokowi membahas soal tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan BPKP. Bahasan ini disambut senyum lebar para hadirin. 

Jokowi mengatakan, Perpres terkait tukin BPKP ini sudah ditandatangani, jadi 100 persen. Kontan, tepuk tangan meriah pun menggema di ruang itu. 

"Tapi hati-hati. Yang tadi saya sampaikan, tolong diperhatikan," pungkasnya. ■ 

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 48 Juta Untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.