Turun Ke 3 Kabupaten Papua, Kemensos Sisir Warga Miskin

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) menerjunkan tim validasi untuk mendata calon keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di3 kabupaten. Yakni di Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.

 “Mereka akan bertugas selama 10 hari untuk menyisir warga tidak mampu (prasejahtera) yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Mereka akan didata by name, by address kepada calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran persnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Untuk Kabupaten Tambrauw, lanjut Agus, verifikasi akan dilakukan di Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Verifikasi akan dilakukan terhadap 751 keluarga. Menurut Agus, jenis bansos yang akan diberikan kepada KPM PKH Akses yakni bantuan diberikan kepada warga tidak mampu karena mereka sulit mengakses ekonomi karena terkendala faktor geografis. 

Baca juga : Selidiki Titik Api Di Kalbar, Menhut Minta Kementan Ikut Edukasi Warga

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menerangkan verifikasi dan validasi untuk Kabupaten Puncak dan Nduga. “ Untuk Kabupaten Puncak verifikasi akan dilakukan pada Distrik Ilaga terhadap calon penerima PKH sebanyak 3.437 keluarga.

Sedangkan di Kabupaten Nduga verifikasi akan dilakukan di Distrik Kenyam terhadap calon penerima sebanyak sebanyak 294 keluarga,” paparnya. Menurut Harry, jenis bansos yang akan diberikan PKH Akses dan PKH Adaptif. 

PKH adaptif adalah bansos diberikan untuk meringankan korban bencana. Namun demikian, jika dalam validasi ditemukan hal baru, misalnya ada warga terdapat ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas dan lansia maka tidak menutup kemungkinan warga itu akan menerima jenis PKH lain. 

Baca juga : Kursus Pembuatan Wayang dan Latihan Gamelan Diminati Warga Paris

Tim Kemensos yang akan melakukan verifikasi dan validasi sebanyak enam orang. Kegiatan akan di ketuai Kepala Seksi Terminasi PKH Agustinus Sunarman. Anggotanya, Kepala Seksi Analisis dan Pemetaan Sumber Daya PKH Joko Purnomo, Calon Pekerja Sosial Fildza A’inun Nurya, Asisten TA Data base Administrator Ahmad Fikri dan Joko Hariyanto, dan Administrator Keuangan Ahmad Fikri. 

Harry menambahkan, untuk memperlancar kegiatan validasi, pihaknya akan melakukan rekrutmen pendamping PKH secara offline. Karena, proses rekrutmen secara online sulit dilakukan karena masalah geografis. 

Selain proses seleksi, kriterianya pun berbeda. “SDM PKH di Kabupaten Nduga, Puncak dan Tambrauw akan kita sesuaikan. Jika tadi nya kriterianya harus Sarjana Sosial, kita bisa ubah menjadi cukup lulusan SMA. Yang penting harus diusahakan harus orang lokal,” ungkapnya. 

Baca juga : Sengketa KBN & KCN, Pakar: Konsolidasi Lebih Baik

Perubahan lain, lanjut Harry, juga tentang cara pencairan bansos. Untuk memudahkan, Kemensos membuka peluang dilakukan pencairan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sedangkan untuk BRI akan menggunakan Vsat. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.