Mahfud Jamin Hak Belajar Para Santri

 Sebelumnya 
“Di sana sudah ada struktur, hirarki, dan regulasi. Regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang menekankan kepatuhan ke­pada pimpinan,” terang Muhadjir.

Menurutnya, keberadaan ko­mune di Indonesia tidak dilarang. Asalkan, kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dia mencontohkan, di Ameri­ka Serikat dan Jepang ada ko­mune yang melakukan kejahatan dan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa.

Baca juga : Pemerintah Diminta Buat Rekayasa Kedaruratan Hadapi Puncak Haji Di Arafah

“Mudah-mudahan Al-Zaytun tidak seekstrem itu,” harap eks Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan (Mendikbud) ini.

Muhadjir memastikan, saat ini penanganan masalah di Ponpes Al-Zaytun dilakukan dari dua sisi, yakni hukum dan pendidikan.

Penanganan secara hukum di­jalankan di bawah koordinasi Ke­menko Polhukam bersama Polri.

Baca juga : Cegah Pelanggaran Pemilu, Mahfud Minta Gencarkan Partisipasi Masyarakat

Sedangkan, Kemenko PMK dan Kementerian Agama (Ke­menag) akan mengawal penanganan dari sisi pendidikan.

“Ada ribuan santri yang men­jadi tanggung jawab kita. Su­paya dipastikan bahwa belajar atau studi mereka terjamin, tidak mengalami gangguan berarti ketika ada penanganan di sisi hukum,” kata Muhadjir.

Pengamat Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jejen Musfah mengatakan, Pemerin­tah harus menganalisa sejumlah kurikulum yang diajarkan ke­pada para santri.

Baca juga : Pemerintah Tindak Lanjuti Bantuan Perbaikan Fasilitas Bandara Vanuatu

“Buku-buku pelajaran harus dikaji oleh tim monitoring dan evaluasi,” saran dia.

Tidak hanya itu, menurut Je­jen, kurikulum di luar kelas juga harus diperhatikan.  

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.