Mahfud: Presiden Tahu Siapa Politikus Nakal, Siapa Yang Punya Kerjaan Gelap

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menampik anggapan yang menyebut pernyataan Presiden Jokowi soal tahu dalamnya parpol, adalah bentuk cawe-cawe. Menurutnya, informasi tersebut memang harus dimiliki Presiden. "Siapa saja, harus punya kalau jadi presiden. Tidak hanya Pak Jokowi. Nggak ada urusan dengan yang namanya cawe-cawe. Itu tidak ada kaitannya. Presiden pasti punya intelijen. Tahu siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang bener, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang. Itu presiden tahu," papar Mahfud usai acara Jalan Sehat Nasional HUT ke-57 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Pada kesempatan yang sama, Mahfud membantah pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan yang mengatakan, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik presiden.

Koalisi ini terdiri dari Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Amnesty International, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Centra Initiative, Elsam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, dan Setara Institute.

Baca juga : Ribuan Warga Dan Gardu Ganjar Bersholawat Doakan Pemimpin Yang Persatukan Bangsa

"Undang-undang apa? Nggak ada. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan Undang-undang. Apa gunanya ada intelijen, kalau tidak boleh lapor ke presiden. Bahkan, menurut Undang-undang, BIN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi, wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, kita harus hati hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden itu tahu semuanya," jelas Mahfud.

Mahfud menambahkan, informasi itu bisa diterima kapan saja oleh presiden. Tidak ujug-ujug karena mau pemilu.

"Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun, presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah Undang- undang. Ada undang undang intelijen negara kan? Intelijen negara itu laporannya ke presiden, setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan jam kerja saja. Itu bisa tengah malam juga dapat infonya. Itu sesuai ketentuan Undang-undang. Presiden berhak atas informasi tersebut," beber Mahfud.

Baca juga : Ganjar Kembali Teratas

Pernyataan Jokowi yang mengaku tahu persis, kondisi, dan rencana parpol di Indonesia saat ini hingga ke bagian dalamnya, disampaikan Kepala Negara saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seknas Jokowi di Hotel Salak The Heritage, Bogor, Sabtu (16/9/2023). "Mereka mau ke mana, saya juga ngerti," ucap Jokowi.

Informasi yang didapat Jokowi pun bukan kaleng-kaleng.

"Informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN) ada, intelijen Polri ada. Juga ada dari intelijen TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS). Serta informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei semuanya ada," beber Jokowi.

Baca juga : Mega Saatnya Pakai Ilmu Padi

"Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.