Dark/Light Mode

Cegah Demo ke Jakarta, Tjahjo Minta DPRD Serap Aspirasi Mahasiswa

Kamis, 26 September 2019 17:21 WIB
Cegah Demo ke Jakarta, Tjahjo Minta DPRD Serap Aspirasi Mahasiswa

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau pemerintah daerah, agar menerima aspirasi masyarakat secara langsung. Termasuk, aspirasi mahasiswa dan masyarakat saat ada demontrasi di wilayahnya.

Hal ini dikatakan Tjahjo dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Kapolri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9).

"Kami meminta dan berharap kepada DPRD, yang merupakan bagian dari pemerintah daerah bersama kepala daerahnya, untuk menerima dengan baik unjuk rasa atau demo-demo mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Untuk diteruskan, baik ke DPR ataupun kepada pemerintah pusat,” kata Tjahjo.

Berita Terkait : Langgar Konstitusi, Mahasiswa Tolak RUU Koperasi

Ia juga meminta kepala daerah bersama berbagai pihak untuk melakukan pengawasan, agar tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoaks.

“Meminta kepala daerah agar mengarahkan seluruh aparatur di wilayahnya. Termasuk para guru dan kepala sekolah untuk melakukan kontrol, mengingatkan kepada para guru, paramedis, para perawat, civitas akademik perguruan tinggi agar berhati-hati mencerna informasi yang berawal dari media sosial seperti Facebook, atau aneka meme," ujar Tjahjo.

Terkait hal itu, Tjahjo mengaku sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda hingga Kapolsek. Ataupun Kajati hingga Kajari, yang memiliki fungsi-fungsi intelejennya.

Berita Terkait : Mahasiswa Dibangunin Siapa

Hal itu penting dilakukan, agar kepala daerah dapat mencermati gelagat perkembangan dinamika nasional, yang sampai ke daerah.

Kemendagri berharap, seluruh kepala daerah dapat mencermati gelagat perkembangan dan dinamika nasional sampai ke daerah. Serta mampu mengambil langkah untuk menciptakan harmoni, ketentraman  dan ketertiban masyarakat.

"Kami menjamin, stabilitas politik di seluruh Indonesia saat ini terjaga dengan baik. Pemerintah provinsi, pemda kabupaten/kota sampai tingkat kelurahan dan desa wajib menjaga ketentraman dan keamanan warga masyarakatnya. Stabilitas kehidupan sosial politik itu harus kita jaga bersama, dengan berkomunikasi dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol, tokoh adat, pengusaha, pemuda, siswa dan mahasiswa, guru, dosen serta cendikiawan," tutur Tjahjo.

Berita Terkait : Jebol Pagar DPR, Mahasiswa Masih Mau Lanjut

"Kami mohon partisipasinya dalam memberikan pendidikan dan wawasan kepada masyarakat, agar hati-hati dalam bersikap dan merespon segala informasi dalam media sosial, yang justru diproduksi oleh kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan adu domba atau konflik masyarakat” pungkasnya. [DIR]