Deadline Pindah Ibu Kota Negara Nggak Boleh Molor

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang S Brodjonegoro tidak main-main dalam menuntaskan pekerjaan rumah soal kepindahan Ibu Kota Negara.

Terhitung 2024, operasional pemerintahan di Indonesia sudah harus terpusat di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu ditegaskan Menteri Bambang, dalam acara "Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara" di Hotel Novotel, Balikpapan, Kaltim, Selasa (1/10).

Baca juga : Akhir Bulan Depan, Jalan Tol Pertama di Ibu Kota Negara Baru Ditargetkan Beroperasi

"Kita harus mencontoh Brazil dan Pakistan, yang mampu memindahkan ibu kota n¹egara dalam waktu tak lebih dari lima tahun di era tahun 1950-an. Padahal, dua ibu kota negara tersebut, Brasilia dan Islamabad, sama-sama dibangun dari nol. Ini harus kita tiru. Deadline kita tidak boleh molor. Awal 2024, sudah harus pindah," kata Menteri Bambang, dalam sambutannya.

Tak cuma soal deadline kepindahan yang jadi fokus, Menteri Bambang juga menggarisbawahi pentingnya membangun ibu kota negara di wilayah yang tak jauh dari kota yang sudah fungsional.

"Ini penting supaya kotanya tidak sepi di awal seperti Brasilia atau ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Nah, ibu kota negara di Kukar dan PPU ini dibangun tak jauh dari dua kota fungsional: Balikpapan dan Samarinda. Kajiannya sudah mendalam. Biaya logistiknya bisa ditekan," terang Menteri Bambang.

Baca juga : Istana Negara Di Penajam, Pangkalan Militer Di Kutai

Agar tak sepi di awal, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya mengembangkan aspek pariwisata serta berbagai nilai tambah kota lainnya seperti universitas kelas dunia, jaringan telekomunikasi 5G, dan berbagai standar kota ideal dunia lainnya.

"Ibu kota negara memang tak boleh biasa. Standarnya harus kelas dunia. Kalau bisa, lebih dari itu. Beyond," pungkasnya.

Talkshow "Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara" diprakarsai oleh Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa.

Baca juga : Menteri Rini Uji Coba LinkAja untuk Bayar KRL

Ini merupakan perkumpulan insan pers yang dikomandoi Ketua Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono. Sedangkan Bappenas, bertindak sebagai leading sector.

Ada empat kementerian yang ikut memberikan dukungan dalam acara ini. Yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.