Dark/Light Mode

Ingin Capai Target Indonesia Emas 2045

SDM Kudu Pintar & Sehat

Kamis, 25 April 2024 07:30 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan) dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Raker Kesnas) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024). Foto: Muhammad Iqbal/aww.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan) dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Raker Kesnas) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024). Foto: Muhammad Iqbal/aww.

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus melakukan upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Salah satu modal utama yang mesti disiapkan adalah Sumber Daya Manusia alias SDM.

PRESIDEN Jokowi mengatakan, Indonesia harus meman­faatkan bonus demografi tahun 2030.

“Sudah bolak-balik saya sam­paikan terus bahwa negara kita ini memiliki kesempatan, me­miliki peluang untuk menjadi negara maju,” ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu, (24/4/2024).

Jokowi memprediksi , berdasarkan hitung-hitungan dan kalkulasi dari Gross Domes­tic Product (GDP) dan income per kapitanya, Indonesia akan menjadi negara maju sekitar 20 tahun lagi.

“Karena puncak bonus demo­grafi itu berada tahun 2030-an. Semuanya harus mengerti dulu masalah ini,” ujar Jokowi.

Baca juga : Bobby Masih Santai Hadapi Pilgub Sumut

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, sekitar 68 persen dari penduduk Indonesia tahun 2030 berada di usia produktif.

Besarnya usia produktif itu dianggap sebagai kesempatan besar. Fenomena itu menjadi peluang besar karena umum­nya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara.

Jika Indonesia bisa menggu­nakan peluang ini, maka akan melesat masuk ke negara maju.

“Tapi kalau tidak, ya mohon maaf. Negara-negara di Amerika Latin itu tahun 1960 sampai 1970 sudah menjadi negara berkembang. Tetapi, karena ti­dak bisa menggunakan peluang (bonus demografi), sekarang tetap menjadi negara berkem­bang. Ini tidak boleh terjadi dengan negara kita, setuju?” paparnya, yang disambut koor “setuju” dari hadirin.

Saat ini penyiapan SDM terus berjalan. Tidak cukup dari sisi intelektual saja, juga penting dari sisi kesehatan.

Baca juga : PKS, PKB, NasDem Tetap Bersama

“Kesehatan generasi muda sangat fundamental. Seperti tadi disampaikan Pak Menkes, pintar, pintar tapi nggak sehat, mau apa,” tegas Presiden.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyam­paikan, ketika negara maju, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan rata-rata naik dari Rp 5 juta menjadi Rp 15 juta per orang.

Sebelum Presiden Jokowi berpidato, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, selain pendidikan, kesehatan adalah modal utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dia menjelaskan, kesehatan adalah faktor yang perlu diperhatikan pertama. Sebab, pendidikan diberikan mulai dari se­seorang berusia sekitar empat atau lima tahun. Namun kesehatan perlu diurus bahkan sebe­lum seseorang lahir, yaitu sem­bilan bulan dalam kandungan.

Budi mengatakan, definisi Bank Dunia tentang negara maju adalah negara dengan pendapa­tan per kapita 13 ribu dolar AS (Rp 209.960.400). Artinya, pendapatan rata-rata masyarakat harus Rp 15 juta.

Baca juga : Yang Punya Cicilan KPR Cemberut Nih…

Sementara, saat ini Indone­sia masih 4.800 dolar AS (Rp 77.524.800) atau pendapatan masyarakatnya sekitar Rp 5 juta. Perlu ada peningkatan dua setengah kalinya.

“Orang kalau tidak sehat dan tidak pintar tidak mungkin gajinya 15 juta,” katanya.

Untuk mencapai hal terse­but, kata eks Direktur Utama Bank Mandiri ini, yang perlu difokuskan adalah menyehat­kan kehidupan masyarakat dan memastikan mereka tetap sehat, bukan mengobati yang sakit.

Menurutnya, selama ini fokus bidang kesehatan hanya pada pengobatan, sehingga pemenu­han fasilitas di tingkat primer seperti Posyandu dan Puskes­mas yang difungsikan untuk memastikan kesehatan publik, diabaikan karena dianggap tidak menarik.

Dia mengatakan, selain dari pihak Pemerintah, mereka juga mengajak swasta bekerja sama. Sebab, bercermin dari pengalaman Covid-19, upaya tidak hanya eksklusif oleh Kemenkes saja, tetapi harus melibatkan semua sektor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.